JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik pengumpulan fee atau imbalan dari berbagai proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Tim penyidik mendalami informasi tersebut saat memeriksa mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sekaligus mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, sebagai saksi pada Kamis (25/6/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik fokus menggali pengetahuan Danto mengenai mekanisme pengumpulan uang komitmen dari proyek-proyek tersebut.
KPK menduga ada upaya pengondisian pemenang tender pada sejumlah proyek DJKA di berbagai wilayah Indonesia. Modusnya, pihak tertentu mengumpulkan uang di lingkungan DJKA, lalu mendistribusikannya melalui perantara.
Budi mengungkapkan bahwa aliran uang panas ini tidak hanya berhenti di lingkup DJKA. Berdasarkan hasil interogasi dan bukti yang ada, dana tersebut diduga mengalir hingga ke pejabat Kemenhub di luar DJKA, bahkan sampai ke anggota DPR RI.
“Bahkan dalam perkara DJKA ini ada juga tersangka dari DPR RI, seperti saudara SDW yang saat ini sedang berproses di persidangan,” ujar Budi.
KPK mengendus adanya rekayasa proses pengadaan sejak tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender untuk mengatur pihak mana saja yang berhak menggarap proyek.
Kasus besar ini berakar dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah (sekarang bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang).
Awalnya, KPK hanya menetapkan 10 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Namun, per 20 Januari 2026, jumlah tersangka membengkak menjadi 21 orang, termasuk anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, Sudewo. Sebagian besar tersangka saat ini sudah ditahan, dan KPK juga telah menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka korporasi.
Kasus suap ini mencakup sejumlah proyek infrastruktur fatal, antara lain Proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso; pembangunan jalur kereta api di Makassar; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur; proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.
