SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memilih menyetujui penambahan modal untuk Jam Krida sebesar 100 Miliar dari 300 Miliar yang diajukan oleh BUMD Jatim. Alasannya menghindari risiko beban anggaran fluktuatif di tengah pengetatan regulasi Kemendagri, dimana resiko macetnya kucuran modal ini dialami oleh PT BPR-UMKM Jatim.
Sekedar diketahui saat ini PT BPR UMKM tengah menunggu kucuran modal Rp500 miliar yang tak kunjung cair.
Menjadi pembicara dalam acara diskusi publik Sinergi BUMD Jatim jelang penyertaan modal PT Jamkrida Jawa Timur yang digelar Pokja Wartawan DPRD Jatim, di gedung DPRD Jatim, Selasa (30/06/26) Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi membeberkan, bahwa kondisi finansial atau fiskal Pemerintah Provinsi Jatim saat ini sedang fluktuatif sehingga menuntut skala prioritas yang ketat agar tidak mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya.
“Kenapa hari ini kita hanya memberikan penyertaan modal Rp100 miliar? Kami tidak ingin memberikan ‘madu di hidung’—artinya ada madu tetapi kita hanya bisa mencium aromanya, tidak bisa mengambilnya,” ujar Adam menggunakan analogi.
Jika dipaksa setuju dengan 300 Miliar untuk Jamkrida, politisi Golkar Jatim ini menjelaskan, akan muncul potensi yang akan memberatkan postur fiskal APBD.
Terlebih, jika hasil fasilitasi dari Kemendagri tiba-tiba keluar dan mewajibkan seluruh komitmen anggaran tersebut dicairkan dan diselesaikan seketika di sisa masa jabatan pemerintahan saat ini, maka struktur fiskal daerah dipastikan akan terguncang.
“Sikap super-hati-hati Komisi C terhadap Jamkrida ini sengaja kita ambil guna menghindari persoalan regulasi di tingkat pusat, sebagaimana yang kini sedang menimpa PT BPR Jatim (Bank UMKM),” tegasnya.
Beban akan menjadi berat, jika melihat saat ini APBD masih berhutang kepada BPR Jatim terkait penambahan modal 500 Miliar yang masih tarik ulur.
“Rencana penyertaan modal jumbo sebesar Rp500 milar dari Pemprov Jatim untuk PT BPR Jatim justru masih mengalami tarik ulur dan belum bisa dicairkan akibat adanya catatan evaluasi dari Kemendagri. Kita tidak ingin ini terjadi pula di Jamkrida,” lanjutnya.
“Tarik ulur ini menjadi pembanding krusial bahwa pengajuan modal besar ke BUMD tidak menjamin kelancaran realisasi jika tidak lolos screening Kemendagri. Ditambah lagi, Pemprov Jatim juga mulai bersiap menyimpan anggaran cadangan untuk persiapan Pemilu 2029;” lanjutnya.
Adam lantas memaparkan hitung-hitungan logis mengapa angka Rp100 milar sudah sangat memadai bagi Jamkrida. Berdasarkan laporan resmi yang diterima Komisi C, nilai Return of Equity (ROE) Jamkrida saat ini berada di kisaran 4 hingga 5 persen.
Artinya, kemampuan ekuitas yang diputar perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berada pada tingkat yang sehat dan terus tumbuh secara nasional, meskipun nilai investasinya belum sebesar Jamkrida DKI Jakarta.
Secara teknis, kata Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini, tambahan modal Rp100 milar ini otomatis akan memperlonggar rasio penjaminan (gearing ratio) Jamkrida. Dengan gearing ratio yang lebih longgar, kapasitas Jamkrida untuk menampung dan menjamin kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan jauh lebih luas.
“Sektor UMKM dinilai krusial karena terbukti menjadi benteng utama pertahanan ekonomi Jawa Timur di tengah berbagai model bencana ekonomi nasional,” ucapnya.
