Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja TAPD, termasuk Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, agar proses pelaksanaan APBD tidak terus mengalami perlambatan.
“TAPD tidak cukup hanya mampu menyusun APBD. Mereka harus memastikan seluruh perangkat daerah bergerak cepat. Jangan sampai budaya ABS dan sekadar ‘yes bos’ membuat persoalan di internal birokrasi tidak pernah terselesaikan, sementara pembangunan terus tertinggal,” katanya.
Holid juga meminta DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, bukan hanya saat proses pembahasan anggaran.
“Banggar jangan hanya aktif ketika membahas APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaannya jauh lebih penting karena yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran menghasilkan pembangunan yang nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak dapat diukur hanya dari tingginya serapan anggaran pada akhir tahun atau capaian administrasi semata.
“Yang diharapkan masyarakat adalah hasil nyata, seperti jalan yang diperbaiki, irigasi yang berfungsi, pelayanan publik yang meningkat, rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti, persoalan PPPK yang diselesaikan, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.” Jelasnya.
Dengan sisa waktu sekitar enam bulan hingga akhir tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih memiliki kesempatan mempercepat pelaksanaan APBD.
Percepatan pengadaan barang dan jasa, peningkatan realisasi belanja modal, penguatan pengendalian TAPD, serta optimalisasi pengawasan DPRD menjadi langkah yang dinilai penting agar anggaran yang telah tersedia dapat segera dikonversi menjadi pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
