Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JATIM

Kasus Korupsi PDTS KBS, Kejati Jatim Tahan Dua Direksi, Pengawas dan Seorang Advokat

Kasus Korupsi PDTS KBS, Kejati Jatim Tahan Dua Direksi, Pengawas dan Seorang Advokat

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026 memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan sekaligus menahan empat orang tersangka pada Kamis (19/11/2026) malam.

Keempat tersangka tersebut merupakan Direktur Keuangan dan SDM berinisial MN, Direktur Operasional dan Umum berinisial NW, anggota Badan Pengawas berinisial EES, serta seorang advokat dari kantor hukum Ma’ruf Syah & Partner berinisial MM. Mereka diduga kuat terlibat dalam penyimpangan uang kas perusahaan daerah yang merugikan keuangan hingga Rp3,27 miliar.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran penyidik menemukan dugaan penggunaan uang kas perusahaan daerah untuk mengupayakan penghentian penanganan perkara hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Kejati Jawa Timur.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA, menjelaskan bahwa penetapan empat tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS.

Berdasarkan siaran pers Kejati Jawa Timur, empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial MN, NW, EES, dan MM.

MN merupakan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PDTS KBS. NW menjabat sebagai Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS. Sementara EES merupakan anggota Badan Pengawas PDTS KBS.

Adapun MM merupakan seorang advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat keputusan bernomor KEP-1635/M.5/Fd.2/11/2026 hingga KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026. Seluruh keputusan diterbitkan pada 19 November 2026.

Keterlibatan sejumlah unsur dalam struktur perusahaan daerah tersebut menjadi perhatian serius, mengingat dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan uang kas perusahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap Kejati Jatim, dugaan penyimpangan bermula pada Februari 2025.

Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejari Tanjung Perak. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sewa tenant.

Menghadapi persoalan hukum tersebut, tersangka NW dan MN diduga menghubungi EES untuk menanyakan keberadaan pengacara yang dapat membantu menangani perkara.

EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada MM, advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Dalam perkembangannya, MM disebut diminta mengupayakan agar perkara yang sedang ditangani Kejari Tanjung Perak dihentikan.

Untuk pendampingan hukum tersebut, MM diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta. Selain itu, MM juga meminta dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara.

Permintaan dana tersebut diduga disetujui oleh NW dan MN dengan menggunakan uang kas PDTS KBS.

Keduanya kemudian memerintahkan Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, untuk mengeluarkan uang perusahaan tersebut.

Selanjutnya, uang diserahkan oleh EES kepada MM. Namun, berdasarkan keterangan penyidik Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Persoalan kembali berkembang sekitar April 2025.

Pada periode tersebut, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013 hingga 2024, sebagaimana tercantum dalam keterangan perkara.

Dalam proses tersebut, MM kembali diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta dana Rp995 juta.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita