Sekolah-sekolah tersebut antara lain SDN Ciburuy, SDN Margahurip, SDN Pasirpogor, SDN Tonjong, SDN Gunung Halu, SMP di wilayah Cipatat, Cililin, Palahan dan Gunung Halu, serta SMA di Cipatat dan Padalarang.
Menurut laporan yang diterima, terdapat dugaan adanya permintaan setoran sekitar 20 persen bahkan lebih dari nilai kegiatan revitalisasi. Dugaan tersebut disebut dilakukan di luar mekanisme administrasi resmi dan tidak tercantum dalam dokumen APBD maupun APBN.
Laporan juga menyebut adanya dugaan bahwa pemotongan dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan tim pelaksana.
Apabila praktik pemotongan anggaran benar terjadi, para ahli hukum menyebut perbuatan tersebut dapat berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
Di sisi lain, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Atas munculnya laporan tersebut, berbagai pihak mendorong agar aparat penegak hukum melakukan pendalaman secara profesional melalui audit, pemeriksaan dokumen, serta klarifikasi terhadap seluruh pihak terkait guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Hingga berita ini diterbitkan Minggu (12/7/2026), belum ada keterangan resmi maupun tanggapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat maupun aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut.
Tim Investigasi KanalIndonesia.com akan terus mengupayakan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam laporan sebagai bentuk penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang.
