Masih Dalami Perkara
Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulman Adhy Surya, menegaskan bahwa perkara dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Sudah naik ke penyidikan. Kami masih mengagendakan pemanggilan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan,” jelas Zulman.
Selain memeriksa puluhan saksi, penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen APBD Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai bagian dari proses pembuktian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kanalindonesia.com, besaran tunjangan perumahan yang diterima anggota DPRD pada periode tersebut berbeda sesuai jabatan, yakni sekitar Rp24 juta untuk Ketua DPRD, Rp18 juta untuk Wakil Ketua DPRD, dan sekitar Rp12 juta untuk anggota DPRD.
Hingga saat ini, Kejari Ponorogo telah memeriksa 18 anggota DPRD aktif, termasuk Ketua DPRD saat ini, serta tujuh mantan anggota DPRD. Penyidik masih terus mengembangkan penyidikan dengan memanggil saksi-saksi tambahan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut.
