Selain itu, perpindahan belanja iklan ke platform digital serta derasnya arus informasi yang tidak selalu melalui proses editorial turut menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan industri penyiaran.
Karena itu, Buyung mengusulkan penguatan tata kelola penyiaran melalui peningkatan kualitas pengawasan, penyusunan kebijakan berbasis data dan riset, serta penguatan literasi penyiaran agar masyarakat mampu memilih informasi yang berkualitas di tengah banjir konten digital.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang lebih luas antara KPI, DPR RI, pemerintah, lembaga penyiaran, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pelaku industri media dalam menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman.
“Penyiaran bukan lagi sekadar persoalan frekuensi, melainkan persoalan kualitas ruang publik Indonesia. Karena itu, KPI perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pengawasan, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar penyiaran nasional tetap sehat, kredibel, dan mampu menjawab tantangan era digital,” tegas Buyung Wijaya Kusuma di hadapan Komisi I DPR RI.
Menurutnya, transformasi digital harus dijadikan momentum untuk memperkuat fungsi KPI, bukan justru melemahkan peran lembaga tersebut. Pengawasan yang adaptif, pelayanan publik yang lebih baik, serta peningkatan literasi media menjadi fondasi penting agar penyiaran nasional tetap relevan di tengah perubahan teknologi.
Pelaksanaan Fit and Proper Test ini diharapkan menghasilkan komisioner-komisioner yang memiliki integritas, memahami regulasi penyiaran, mampu merespons perkembangan teknologi, serta menjaga independensi KPI sebagai lembaga negara yang bertugas melindungi kepentingan publik.
Ke depan, tantangan KPI tidak hanya memastikan isi siaran tetap sesuai regulasi, tetapi juga ikut membangun ekosistem informasi nasional yang sehat, kredibel, dan berkualitas di tengah semakin dominannya media digital dalam kehidupan masyarakat.
