Ia juga mengingatkan agar DPRD tidak hanya berfokus pada persoalan aset KPSBU Lembang semata. Menurutnya, masih banyak aset strategis milik Pemda yang memerlukan perhatian serius.
“Jangan berhenti di KPSBU saja. Masih ada aset Kota Baru Parahyangan, Gedung Pemuda, Patrom, aset fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta berbagai aset hasil penyerahan kepada Kabupaten Bandung Barat yang hingga sekarang harus segera dituntaskan,” ucapnya.
Lebih jauh, Asep Ado menekankan bahwa penyelesaian aset tidak dapat dibebankan hanya kepada DPRD. Menurutnya, keberhasilan penataan aset sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah, khususnya kepala daerah.
“Persoalan aset tidak bisa hanya menjadi pekerjaan legislatif. Bupati harus turun tangan dan memberikan instruksi tegas kepada BKAD agar seluruh aset yang bermasalah segera diselesaikan. Kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin ada aset daerah yang hilang atau berpindah penguasaan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya penempatan aparatur yang menangani bidang aset. Menurutnya, jabatan tersebut harus diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan daerah.
“Bidang aset di BKAD harus ditempati oleh orang yang benar-benar mencintai Kabupaten Bandung Barat, bukan sekadar duduk di kursi jabatan. Mereka harus mampu memetakan mana aset yang belum bersertifikat, mana yang masih sengketa, dan mana yang harus segera diamankan. Itu adalah kekayaan daerah yang wajib dijaga,” tegasnya.
Asep Ado berharap momentum yang sedang dibangun Komisi II DPRD menjadi awal pembenahan menyeluruh terhadap seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sehingga persoalan yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan akhirnya dapat dituntaskan secara transparan dan akuntabel.
