BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Polemik pemanfaatan aset daerah yang digunakan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang bakal memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Kebijakan Publik Republik Indonesia (DPP LP2KP RI) menyatakan laporan terkait dugaan penyalahgunaan aset daerah tersebut kini tengah berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung.
Ketua Umum DPP LP2KP RI, Doni Santoso, mengatakan pihaknya juga tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan dengan melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang disebut dalam laporan.
Pernyataan itu disampaikan Doni pada Jumat (24/7/2026). Ia menyebut pihak yang akan disomasi antara lain KPSBU, pejabat pengelola aset di KPAD di lingkungan Pemerintah KBB dan Dinas Perikanan dan Peternakan.
“Dalam waktu dekat kami akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan ini,” ujar Doni.
Terungkap fakta baru dari kasus objek tanah KPSBU yang tercatat secara dinas pada Dinas Perikanan dan Peternakan KBB, maka jeratan Pasal 3 UU Tipikor mengenai Penyalahgunaan Wewenang akibat Pembiaran Terstruktur (Delik Omission) yang telah sempurna mengunci kluster birokrat.
Koperasi yang secara sadar menyetorkan dan meloloskan aliran dana sewa menyewa ke jalur ilegal (non-PAD) sehingga dikategorikan sebagai PEMUFAKATAN JAHAT yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.
