Menurut Doni, persoalan tersebut berawal dari status lahan yang disebut sebagai aset daerah dan berada dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Aset berupa lahan seluas sekitar 3.950 meter persegi di Kecamatan Lembang itu saat ini digunakan sebagai kantor dan workshop utama KPSBU.
LP2KP RI menduga pemanfaatan aset tersebut belum memiliki mekanisme kerja sama atau perjanjian pemanfaatan aset yang sesuai ketentuan. Doni juga mempertanyakan dugaan tidak adanya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan lahan tersebut.
Doni mengklaim, berdasarkan dokumen dan statemen Kabid Aset KPAD Redy dalam pertemuan bersama Komisi II DPRD KBB beberapa waktu lalu membenarkan secara administratif tercatat dalam pengelolaan pemerintah daerah sejak tahun 2007, sementara secara fisik digunakan oleh KPSBU.
Ia juga menyoroti pernyataan perwakilan KPSBU Lembang, Haji Dedi Setiadi, yang sebelumnya disebut mengakui bahwa koperasi tidak membayar sewa tanah kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sejak masa pemekaran. Ada indikasi setoran masuk ke oknum pejabat daerah melalui Dinas Perikanan dan Peternakan.
Menurut Doni, pernyataan tersebut menjadi salah satu materi yang akan dituangkan dalam dokumen tambahan atau amandemen laporan kepada aparat penegak hukum.
“Fakta hukum terbaru dan keterangan para pihak sudah kami uraikan. Kami juga telah menyiapkan amandemen sebagai pelengkap laporan. Selanjutnya kami menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum,” katanya.
LP2KP RI menduga persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pihak yang menggunakan aset, tetapi juga menyangkut tata kelola dan pengawasan aset milik daerah.
Doni menilai, apabila benar terdapat aset daerah yang dimanfaatkan dalam kegiatan komersial tanpa mekanisme yang sah dan tanpa memberikan kontribusi kepada daerah, maka kondisi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
