Ia bahkan menduga potensi kehilangan penerimaan daerah akibat pemanfaatan aset tersebut sejak 2007 hingga 2026 dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, angka tersebut masih berupa estimasi dari pihak pelapor dan perlu diverifikasi melalui audit serta pemeriksaan resmi lembaga berwenang.
Dalam laporan yang disampaikan LP2KP RI, pihak yang disebut terlapor terdiri dari dua kluster. Pertama, Dedi Setiadi dan Jajang Sumarno dari pihak KPSBU yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan aset daerah. Kedua, Kepala BKAD dan Kabid Aset aparatur yang diduga memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan aset daerah.
Adapun objek yang dipersoalkan adalah lahan seluas kurang lebih 3.950 meter persegi di Kecamatan Lembang yang digunakan sebagai kantor pusat operasional dan workshop KPSBU.
LP2KP RI juga menyoroti dugaan tidak adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau bentuk kerja sama pemanfaatan aset yang sah, serta dugaan tidak adanya setoran PAD atas pemanfaatan lahan tersebut.
Dalam laporannya, LP2KP RI meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan dan maladministrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Doni mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada KPK dan Kejaksaan. Menurutnya, seluruh pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
“Yang kami dorong adalah transparansi dan kepastian hukum. Jika memang aset tersebut merupakan milik daerah, maka harus jelas dasar pemanfaatannya, siapa yang mengelola, bagaimana mekanisme sewanya, dan apakah penerimaannya masuk ke kas daerah atau tidak,” tegas Doni.
