Rekomendasi tersebut antara lain menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) independen untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh transaksi dan laporan keuangan koperasi, serta menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dengan melibatkan Dinas Koperasi, Dekopinda, PKPRI, dan perwakilan unit kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD).
Hartono juga meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan, persoalan yang terjadi merupakan sengketa internal koperasi yang bersifat keperdataan karena menyangkut hubungan antara koperasi dengan anggotanya.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara maupun anggaran pemerintah, baik APBD maupun APBN.
Ia juga menilai pihak-pihak di luar keanggotaan koperasi yang mencoba membawa persoalan ini ke ranah hukum tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai anggota KPRI Sejahtera.
“Kami tidak melakukan pembantahan secara liar di media karena memilih mengikuti seluruh tahapan resmi sesuai arahan Dinas Koperasi dan Pemerintah Kabupaten Jombang. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan audit oleh KAP, mempercepat penjualan aset, dan memastikan seluruh hak penabung dapat dikembalikan secara adil,” pungkas Hartono.
