Asep Ado juga mempertanyakan adanya jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang disebut-sebut berulang kali diperpanjang status pelaksananya. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut efektivitas pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan daerah.
“Kalau jabatan strategis terlalu lama kosong dan hanya diisi Plt, tentu masyarakat berhak mempertanyakan apa penyebabnya. Apakah memang belum ada pejabat yang memenuhi syarat, atau ada persoalan lain dalam proses pengisian jabatan tersebut?” katanya.
Seperti salah satu penemuan PLT Dinas Kesehatan. PLT Kadinkes sudah menjabat selama lima periode, artinya sudah satu setengah tahun jabatan difinitif Kadisnkes masih kosong dan dipertanyakan.
Sementara itu, hingga Selasa (4/8/2026), sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat masih menjadi perhatian karena belum diisi pejabat definitif. Di antaranya posisi pimpinan pada sektor kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pendidikan, pendapatan daerah, penanggulangan bencana daerah serta inspektorat.
Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, sejumlah OPD tersebut memiliki peran vital dalam menjalankan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendapatan daerah, penanganan bencana hingga pengawasan internal pemerintahan.
Kekosongan jabatan definitif pada sektor-sektor strategis dikhawatirkan dapat mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.
Di sisi lain, pembentukan Satgas Bandung Barat Berbenah justru menghadirkan ekspektasi besar di tengah masyarakat. Satgas tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembentukan struktur dan agenda seremonial, tetapi mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang selama ini menjadi sorotan.
Termasuk memastikan seluruh proses rotasi dan mutasi ASN berlangsung sesuai ketentuan, berbasis kompetensi dan bebas dari praktik transaksional.
Kini pertanyaan publik mengarah pada satu hal: sejauh mana Satgas Bandung Barat Berbenah bekerja?
Jika memang tidak ditemukan praktik jual beli jabatan, hasil penelusuran tersebut juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, publik tentu menunggu langkah tegas dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, pembentukan satgas bersama aparat penegak hukum bukan sekadar simbol bahwa pemerintah sedang berbenah. Lebih dari itu, keberadaannya harus mampu membuktikan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Bandung Barat benar-benar berjalan dan bukan hanya slogan.
Masyarakat kini menunggu bukti, bukan sekadar janji.
