SURABAYA. KANAL INDONESIA.COM : Upaya pemerintah melakukan Percepatan penggunaan kendaraan listrik di Jawa Timur dinilai mulai menimbulkan masalah secara perlahan. Salah satunya dibidang infrastruktur dan masalah fiskal yang akan memberatkan APBD Jatim. Potret keresahan ini dilihat oleh Fraksi PDIP DPRD Jatim
Fraksi dengan lambang Partai Banteng moncong putih ini merasa perlu adanya keseimbangan antara kebijakan fiskal dan infrastruktur yang berkelanjutan. Jangan sampai transisi menuju transportasi rendah emisi justru melahirkan persoalan baru berupa meningkatnya beban pemeliharaan jalan yang seluruhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Agus Wicaksono, ditanya terkait perkembangan mobil listrik mengatakan harusnya pertumbuhan kendaraan listrik mulai masuk dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Menurutnya, kendaraan listrik bukan persoalan dan tetap harus didukung sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi. Namun, karakteristik kendaraan, terutama dari sisi bobot dan intensitas penggunaan, perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kontribusi terhadap infrastruktur.
“Yang perlu kita lihat bukan kendaraan listriknya sebagai masalah. Tetapi bagaimana memastikan perubahan teknologi kendaraan tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara manfaat yang diterima pengguna dengan biaya pemeliharaan infrastruktur yang ditanggung pemerintah,” ujar Agus, senin (10/08/2026).
Wakil ketua Komidi C ini menjelaskan, sebagian kendaraan listrik memiliki bobot lebih besar dibanding kendaraan konvensional karena menggunakan baterai berkapasitas tinggi. Pada kendaraan listrik berukuran besar, bobotnya bahkan dapat mendekati atau mencapai tiga ton.
Kondisi tersebut, kata Agus, perlu diperhitungkan karena konstruksi jalan tidak hanya dipengaruhi jumlah kendaraan yang melintas, tetapi juga beban yang diterima struktur perkerasan.
“Semakin besar beban yang diterima perkerasan, semakin besar pula tekanannya terhadap struktur jalan. Karena itu, pendekatan kebijakan tidak cukup hanya membedakan kendaraan berdasarkan jenis energinya, listrik atau BBM,” katanya.
Agus menilai persoalan tersebut penting karena jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim memiliki panjang sekitar 1.421 kilometer.
Tingkat kemantapan jalan tercatat sekitar 89,61 persen, dengan komposisi 57,74 persen dalam kondisi baik dan 31,84 persen kondisi sedang. Sementara jalan tidak mantap mencapai 10,39 persen, yang terdiri dari 7,13 persen rusak ringan dan 3,26 persen rusak berat.
Artinya, kata Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai ini, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas jalan provinsi.
Di tengah kondisi tersebut, pertumbuhan kendaraan listrik, khususnya kendaraan berbobot besar dan memiliki intensitas perjalanan tinggi, perlu masuk dalam perhitungan kebijakan infrastruktur.
“Jangan sampai kita hanya menghitung pertumbuhan kendaraan listrik dari sisi jumlah. Kita juga harus menghitung dampaknya terhadap jalan dan berapa kebutuhan anggaran untuk mempertahankan kualitas jalan tersebut,” tegas Agus.
Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lumajang Jrmber ini pun mendorong, Pemprov Jatim menyusun kajian mengenai kontribusi kendaraan terhadap infrastruktur berdasarkan dampaknya. Menurutnya, skema tersebut tidak harus berupa pungutan baru yang membebani masyarakat.
Salah satu opsi yang dapat dikaji, lanjut dia, adalah optimalisasi instrumen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan mempertimbangkan bobot dan karakteristik kendaraan.
“Jadi bukan sekadar bicara pajak kendaraan listrik. Yang perlu dikaji adalah apakah formula kontribusi kendaraan saat ini sudah mencerminkan beban aktual kendaraan tersebut terhadap infrastruktur,” jelasnya.
Ia menilai pendekatan tersebut memungkinkan adanya perlakuan berbeda antara kendaraan listrik pribadi dengan kendaraan listrik komersial berbobot besar.
