Mobil listrik pribadi dengan bobot sekitar dua ton dan intensitas penggunaan normal, misalnya, tidak dapat disamakan dengan truk listrik yang setiap hari mengangkut barang dengan beban berat. Begitu pula dengan bus listrik yang beroperasi dengan frekuensi tinggi pada koridor tertentu.
“Jangan sampai semua kendaraan listrik dipukul rata. Kendaraan ringan yang membantu transisi energi tetap perlu mendapatkan insentif. Tetapi kendaraan yang memberikan beban lebih besar terhadap infrastruktur harus memiliki kontribusi yang lebih proporsional,” katanya.
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Agus mengusulkan adanya indeks dampak infrastruktur kendaraan. Sedikitnya terdapat empat variabel yang perlu diperhitungkan, yakni bobot kendaraan, beban sumbu, intensitas perjalanan, dan kelas jalan yang digunakan.
Dengan indeks tersebut, kata Agus, pemerintah dapat menentukan perlakuan fiskal berdasarkan dampak aktual kendaraan.
“Kendaraan dengan dampak rendah bisa mendapatkan tarif normal atau insentif. Sementara kendaraan dengan bobot dan intensitas penggunaan tinggi bisa diberikan kontribusi yang lebih proporsional untuk pemeliharaan infrastruktur,” ujarnya.
Pendekatan itu dinilai lebih adil karena kebijakan tidak hanya melihat apakah kendaraan menggunakan listrik atau bahan bakar minyak, tetapi juga seberapa besar kendaraan tersebut memberikan tekanan terhadap infrastruktur publik.
Agus juga meminta Pemprov Jatim membangun sistem data terpadu antara Bapenda, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan instansi pengujian kendaraan.
Data jumlah kendaraan listrik, menurutnya, harus dikaitkan dengan jenis kendaraan, berat kendaraan, beban sumbu, intensitas perjalanan, lokasi pergerakan, serta kondisi jalan yang dilalui.
Sejumlah koridor industri dan logistik dapat menjadi lokasi awal pemantauan, termasuk kawasan Surabaya–Gresik–Lamongan, akses pelabuhan, kawasan pergudangan, hingga jalur distribusi hasil pertanian.
“Pada ruas dengan lalu lintas kendaraan berat tinggi, pengukuran beban sumbu dan kondisi perkerasan harus dilakukan secara berkala. Kebijakan harus berdasarkan data, bukan asumsi,” katanya.
Agus juga mengingatkan bahwa kendaraan listrik bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kerusakan jalan.
Kendaraan dengan muatan berlebih, kendaraan logistik, kondisi drainase, kualitas konstruksi, curah hujan, dan usia perkerasan juga memiliki pengaruh.
“Jangan sampai nanti ada kesimpulan bahwa kerusakan jalan semata-mata disebabkan kendaraan listrik. Itu tidak tepat. Karena itu kajiannya harus komprehensif dan berbasis bukti,” tegasnya.
Dari sisi fiskal, Agus melihat sektor kendaraan sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi Jawa Timur. Dalam APBD Jatim 2025, target penerimaan PKB mencapai sekitar Rp4,55 triliun. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor kendaraan memiliki posisi strategis dalam struktur pendapatan daerah.
Karena itu, ia mendorong agar manfaat fiskal dari pertumbuhan kendaraan dapat diarahkan lebih kuat untuk menjaga aset publik yang digunakan kendaraan tersebut, terutama jalan provinsi.
“Kalau kendaraan memberikan kontribusi kepada daerah, sebagian manfaat fiskalnya harus mampu kembali dalam bentuk infrastruktur yang lebih baik. Ini bukan sekadar soal menarik pajak, tetapi menjaga keberlanjutan aset publik,” ujarnya.
Namun, Agus menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh mematikan insentif masyarakat untuk beralih ke kendaraan rendah emisi.
Solusinya adalah diferensiasi berdasarkan dampak.
Kendaraan listrik ringan tetap diberikan ruang dan insentif untuk mempercepat transisi energi. Sementara kendaraan listrik dengan bobot besar dan intensitas penggunaan tinggi dapat dikenakan kontribusi yang lebih proporsional.
Untuk memastikan kebijakan tidak berjalan parsial, Agus mendorong Pemprov Jatim menyusun roadmap fiskal kendaraan listrik dan keberlanjutan jalan provinsi 2026–2035.
