Polemik ini membuat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berada pada posisi yang harus memberikan penjelasan paling terang.
Masyarakat meminta Pemkab Bandung Barat membuka dokumen yang menjadi dasar penetapan lahan pacuan kuda sebagai Barang Milik Daerah, termasuk dokumen riwayat tanah, sertifikat atau alas hak, proses inventarisasi aset, hingga dasar hukum hibah kepada Kejati Jawa Barat.
Kejelasan juga dinilai penting untuk menjawab pertanyaan apakah seluruh proses administrasi aset telah dilakukan sebelum penandatanganan NPHD pada September 2025.
Selain Pemkab Bandung Barat, ATR/BPN dan pihak terkait lainnya juga dinilai perlu memberikan penjelasan mengenai status yuridis bidang tanah tersebut.
Jika seluruh dokumen kepemilikan dan administrasi aset memang telah sesuai aturan, maka keterbukaan dokumen justru dapat menjadi cara untuk menghentikan spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Sebaliknya, apabila terdapat persoalan administrasi atau klaim hak pihak lain yang belum diselesaikan, maka persoalan tersebut perlu dituntaskan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
JANGAN SAMPAI HIBAH ASET DAERAH MENJADI BOM WAKTU
Sorotan terhadap proses hibah ini bukan semata-mata mengenai pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa aset yang berasal dari pengelolaan pemerintah daerah benar-benar memiliki status hukum yang jelas sebelum dialihkan kepada pihak lain.
Apalagi lahan yang menjadi objek hibah memiliki luas hampir sembilan hektare dan berkaitan langsung dengan aset pemerintah daerah.
Karena itu, publik juga dapat meminta pengawasan dari lembaga terkait apabila terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan maupun hibah aset tersebut.
Termasuk apabila diperlukan, mekanisme pengawasan internal pemerintah, pengawasan Kejaksaan, maupun lembaga pengawasan eksternal dapat dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
BELUM ADA PUTUSAN PIDANA
Hingga 16 Agustus 2026, belum terdapat putusan pengadilan maupun pernyataan resmi aparat penegak hukum yang menyatakan adanya tindak pidana dalam proses hibah lahan pacuan kuda tersebut.
Karena itu, klaim mengenai adanya penyerobotan, pelanggaran hukum, atau tindak pidana dalam proses tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan, sementara setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum.
Namun demikian, dokumen hibah dan serah terima aset tersebut telah menunjukkan satu fakta penting: Pemkab Bandung Barat memang secara resmi menghibahkan lahan pacuan kuda seluas 88.730 meter persegi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
Kini bola berada di tangan Pemkab Bandung Barat untuk menjelaskan secara terbuka asal-usul, status kepemilikan, dasar penetapan sebagai aset daerah, serta legalitas hibah tanah tersebut.
Sebab, semakin besar nilai dan luas aset yang dialihkan, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi pemerintah dalam memastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.
