Atas dasar itu, pihak Yaqut menilai dakwaan jaksa tidak memiliki keterkaitan yang jelas antara aliran dana dari pihak swasta dengan dugaan kerugian keuangan negara.
Ada Dugaan Fee Percepatan dan Uang untuk Pansus Angket Haji
Dalam perlawanan terhadap dakwaan, pihak Yaqut juga menyinggung dugaan penerimaan fee percepatan sebesar USD 271.500 atau sekitar Rp4,8 miliar.
Selain itu, terdapat dugaan penyiapan uang sebesar USD1 juta untuk memengaruhi Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 DPR.
Mellisa menilai uraian mengenai dugaan penerimaan tersebut tidak dijelaskan secara cermat dalam dakwaan. Karena itu, pihaknya meminta majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum.
Pihak Yaqut juga meminta agar mantan Menteri Agama tersebut dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IA Jakarta Timur Cabang KPK setelah putusan sela dibacakan.
Perkara Berlanjut di Pengadilan
Di tengah keberatan pihak Yaqut tersebut, KPK tetap menegaskan bahwa konstruksi perkara telah melalui proses penyidikan dan pemeriksaan auditor BPK.
KPK menyatakan hasil penyidikan telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan dinyatakan lengkap. Dengan demikian, pembuktian mengenai ada atau tidaknya kerugian negara serta keterkaitan perbuatan para terdakwa dengan perkara tersebut selanjutnya akan diuji dalam proses persidangan.
Perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan itu kini menjadi perhatian karena mempertemukan dua pandangan berbeda. Pihak Yaqut mempertanyakan dasar kerugian negara dalam dakwaan, sementara KPK menyatakan temuan penyidikan telah diverifikasi dan dinilai layak untuk dibawa ke persidangan.
