Lily menilai sikap saling diam justru dapat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ia mempertanyakan apakah persoalan yang terjadi murni berkaitan dengan kinerja pemerintahan atau justru terdapat kepentingan lain di balik hubungan yang semakin renggang tersebut.
“Jangan sampai muncul pertanyaan, apakah ingin saling bongkar atau justru saling sandera kepentingan?” ujarnya.
Lily berharap persoalan antara DPRD dan TAPD segera diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan mekanisme kelembagaan. Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut karena dapat mengganggu agenda pemerintahan dan pembahasan anggaran daerah.
Menurutnya, harmonisasi antara DPRD dan birokrasi bukan sekadar persoalan hubungan antarlembaga, melainkan menjadi salah satu kunci agar roda pemerintahan dan pembangunan Bandung Barat tetap berjalan.
Ia pun meminta kepala daerah segera mengambil tindakan tegas dan terukur untuk memulihkan hubungan antara DPRD dengan jajaran birokrasi yang tergabung dalam TAPD, sehingga pembahasan anggaran dapat kembali berjalan efektif dan kepentingan masyarakat tidak menjadi korban.
