JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar tiga modus utama dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Dalam operasi yang berlangsung pada Kamis (20/8/2026), tim penyidik mengamankan 14 orang di Purwokerto dan Jakarta beserta barang bukti uang tunai Rp665 juta dan saldo rekening Rp99 juta. KPK selanjutnya menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk Rektor Unsoed ASO, Wakil Rektor 3 NAP, dan Kepala Bagian Akademik ES.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa praktik korupsi di lembaga pendidikan ini terjadi akibat penyalahgunaan wewenang secara sistematis.
“Pada hari ini kita akan lakukan secara detail untuk menjelaskan peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Pendidikan, terkait proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Jadi kita akan menyampaikan peristiwanya terkait dengan perbuatan pemerasan dan penerimaan lainnya berupa gratifikasi oleh penyelenggara negara,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.
Modus ganti rugi lewat proyek kampus, tim penyidik menemukan dugaan pemerasan sebesar Rp650 juta kepada calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. Ketika calon mahasiswa tersebut tidak lulus dan meminta uang kembali, para pelaku yang sudah menghabiskan uang tersebut meminjam dana swasta. Untuk melunasi pinjaman itu, NAP menggantinya dengan menyerahkan tiga paket proyek Unsoed (kanopi, kantin, dan pengecatan) kepada CV milik MYN (keponakan Rektor ASO).
Modus kode “Jangan Diminta di Awal” dan pencucian uang, pada penerimaan 2025–2026, Rektor ASO mengarahkan MYN untuk mengumpulkan gratifikasi dari orang tua calon mahasiswa dengan instruksi khusus “jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih”. Total penerimaan mencapai Rp680 juta, yang kemudian digunakan untuk membeli tiga bidang tanah atas nama MYN.
Modus transaksi pengepul dan akses user ID rektor, kepala bagian Akademik ES bertindak mematok mahar senilai Rp1,12 miliar dari pihak pengepul calon mahasiswa. Rektor ASO kemudian memberikan akses user ID pribadinya kepada ES untuk menyetujui (approval) kelulusan calon mahasiswa yang telah membayar mahar tersebut dalam sistem penerimaan elektronik Unsoed.
Achmad Taufik Husein menambahkan bahwa penyalahgunaan relasi kuasa ini sangat mencederai prinsip keadilan dan merusak integritas perguruan tinggi.
“Dalam perkara ini KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan, justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu,” ujar Taufik.
Saat ini, penyidik KPK menahan enam tersangka di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026, guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
