BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Ketegangan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung Barat dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung Barat mulai menuai sorotan. Persoalan yang berlarut-larut dalam pembahasan anggaran bahkan dinilai berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan serta penyusunan kebijakan anggaran 2027.
Ketua Korp Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lily Supriyatna Hambali, Senin (24/8/2026), mempertanyakan sikap DPRD KBB apabila memang terdapat persoalan serius dalam hubungan kerja dengan TAPD.
Menurut Lily, DPRD memiliki kewenangan dan mekanisme kelembagaan untuk menyampaikan keberatan secara resmi kepada kepala daerah. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut justru terkesan dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau memang sudah tidak cocok, buat surat kepada bupati. Dulu juga berani ketika meminta pergantian pejabat dengan surat tertulis dari anggota DPRD. Sekarang kenapa tidak berani?” kata Lily.
Ia menilai sikap tersebut memunculkan kesan bahwa DPRD tidak memiliki keberanian mengambil sikap tegas ketika berhadapan dengan TAPD.
Bagi Lily, persoalan antara legislatif dan eksekutif seharusnya tidak berhenti pada ketegangan komunikasi atau tarik-menarik kepentingan. Jika terdapat persoalan dalam kinerja maupun koordinasi, DPRD semestinya menggunakan instrumen kelembagaan yang tersedia.
“Kalau TAPD dengan Sekda memang mau diharmoniskan, harmoniskan. Tetapi kalau memang sudah terjadi kesenjangan dan tidak bisa ditoleransi, ambil sikap,” tegasnya.
Pembahasan Anggaran Jangan Berlarut
Lily mengatakan, dinamika antara TAPD, Banggar DPRD hingga organisasi perangkat daerah (OPD) yang berlangsung panjang menunjukkan adanya persoalan koordinasi.
Ia khawatir kondisi tersebut semakin mengganggu proses penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Padahal, pembahasan anggaran berkaitan langsung dengan program pemerintah dan kepentingan masyarakat.
“Kalau kita sebagai masyarakat menyimak dan menyaksikan, pembahasan antara TAPD dengan Banggar sampai dengan pembahasan bersama OPD berlarut-larut. Ini menunjukkan adanya stagnasi dan jarak yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD dan Pemkab Bandung Barat harus segera menghentikan pola komunikasi yang tidak efektif. Persoalan internal antarlembaga tidak boleh sampai mengorbankan agenda pembangunan.
Bupati dan Wakil Bupati Diminta Turun Tangan
Lily juga mendesak Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia meminta kepala daerah tidak sekadar menunggu konflik antara TAPD dan Banggar mereda dengan sendirinya. Evaluasi, kata dia, perlu dilakukan untuk mengetahui akar persoalan serta pihak-pihak yang menyebabkan koordinasi pemerintahan tidak berjalan optimal.
Salah satu posisi yang turut menjadi perhatian adalah Sekretaris Daerah Ade Zakir yang berkaitan dengan struktur TAPD.
Namun, Lily menegaskan evaluasi harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
“Bupati dan wakil bupati harus turun langsung menyikapi persoalan antara TAPD dengan Banggar DPRD Bandung Barat. Ini nantinya akan memengaruhi kinerja dan penganggaran yang akan dilaksanakan dalam KUA-PPAS 2027,” katanya.
Jangan Sampai Masyarakat Jadi Korban
Lily mengingatkan, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintahan. Di balik APBD terdapat program pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, infrastruktur dan berbagai kebutuhan masyarakat.
“Kalau bicara penganggaran, artinya berbicara masalah hajat hidup orang banyak,” ucapnya.
Karena itu, ia meminta DPRD maupun Pemkab Bandung Barat mengesampingkan kepentingan sektoral dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Lily juga mengingatkan agar ketegangan tersebut tidak berkembang menjadi saling tuding atau bahkan saling membuka kelemahan masing-masing.
“Jangan sampai muncul pertanyaan, apakah ingin saling bongkar atau justru saling sandera kepentingan?” katanya.
