Ia berharap DPRD KBB tidak hanya menyampaikan keberatan secara informal apabila memang memiliki persoalan dengan TAPD. Menurutnya, sikap politik harus diwujudkan melalui mekanisme resmi agar publik dapat mengetahui persoalan sebenarnya.
“Kalau ada masalah, gunakan mekanisme yang ada. Jangan hanya diam, tetapi di belakang terjadi ketegangan. DPRD harus berani mengambil sikap kalau memang ada yang harus dikoreksi,” pungkas Lily.
Lily menegaskan, konflik antara DPRD dan TAPD tidak boleh terus dibiarkan karena yang paling dirugikan pada akhirnya bukan lembaga maupun pejabat, melainkan masyarakat Bandung Barat yang menunggu kepastian program pembangunan.
