BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Polemik hubungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya muncul desakan agar Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail turun tangan menyelesaikan ketegangan antara eksekutif dan legislatif, kini persoalan tersebut disebut telah berkembang menjadi tuntutan yang lebih serius.
Isunya Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Barat dikabarkan sepakat mendorong Bupati Jeje Ritchie Ismail melakukan evaluasi terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Ade Zakir, bahkan meminta adanya pergantian pada posisi strategis tersebut.
Sikap tersebut mencuat dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (24/8/2026) di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan.
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB itu disebut melibatkan Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati, Sekretaris DPRD (Sekwan), unsur pimpinan DPRD, ketua-ketua fraksi, serta ketua-ketua komisi.
Dalam forum tersebut, persoalan hubungan antara DPRD dengan TAPD disebut menjadi salah satu pembahasan penting.
Sejumlah unsur DPRD dikabarkan menyampaikan secara langsung aspirasi agar kepala daerah mengevaluasi Sekda yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan sekaligus berkaitan erat dengan TAPD.
Yang menarik, desakan tersebut disebut bukan hanya datang dari satu fraksi.
Informasi yang berkembang menyebutkan, delapan fraksi DPRD KBB telah memiliki sikap yang sama untuk mendorong Bupati melakukan evaluasi terhadap Sekda dan mempertimbangkan pergantian pejabat apabila dinilai diperlukan.
Jika informasi tersebut benar, maka persoalan yang sebelumnya terlihat sebagai ketegangan dalam pembahasan anggaran kini telah berkembang menjadi persoalan kelembagaan yang jauh lebih serius.
Dari Konflik Anggaran ke Evaluasi Sekda
Sebelumnya, Ketua Korp Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lily Supriyatna Hambali, telah meminta Bupati dan Wakil Bupati turun tangan menyelesaikan persoalan hubungan antara TAPD dan Banggar DPRD.
Lily menilai pembahasan anggaran yang berlangsung berlarut-larut berpotensi menghambat agenda pemerintahan, terutama dalam menghadapi proses penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Menurut dia, persoalan koordinasi antara TAPD, Banggar, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena pada akhirnya masyarakat dapat menjadi pihak yang dirugikan.
Kini, desakan tersebut seolah berkembang ke tingkat yang lebih tinggi setelah muncul informasi bahwa delapan fraksi DPRD KBB secara bersama-sama meminta Bupati mengevaluasi Sekda.
Posisi Sekda menjadi sorotan karena memiliki peran penting dalam koordinasi birokrasi pemerintah daerah dan struktur TAPD.
Bupati Masih Pelajari Desakan DPRD
Meski mendapat dorongan kuat dari unsur DPRD, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail disebut belum langsung mengambil keputusan.
Bupati masih mempelajari dan mempertimbangkan tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan evaluasi maupun pergantian Sekda tidak serta-merta dapat diputuskan hanya berdasarkan dinamika politik di DPRD.
Diperlukan pertimbangan administratif, kinerja, kebutuhan organisasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum kepala daerah menentukan kebijakan.
Namun demikian, dukungan delapan fraksi menjadi sinyal politik yang cukup kuat.
Sebab, jika sebelumnya persoalan TAPD dan Banggar masih dipandang sebagai dinamika dalam pembahasan anggaran, kini muncul kesamaan sikap lintas fraksi yang meminta kepala daerah mengambil langkah terhadap persoalan tersebut.
Roda Pemerintahan Jadi Taruhan
Persoalan ini juga menjadi semakin krusial karena pemerintah daerah dan DPRD tengah menghadapi agenda pembahasan anggaran untuk tahun 2027.
