Ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif dikhawatirkan dapat memengaruhi pembahasan kebijakan anggaran dan pada akhirnya berdampak terhadap program pembangunan serta pelayanan publik.
Masyarakat kini menunggu langkah Bupati Jeje dalam merespons desakan delapan fraksi tersebut.
Apakah Bupati akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang dinilai berkaitan dengan persoalan TAPD-Banggar, atau memilih mempertahankan struktur yang ada sembari memperbaiki komunikasi kelembagaan?
Jawaban atas persoalan tersebut kini berada di tangan kepala daerah.
Yang jelas, polemik TAPD dan Banggar KBB tidak lagi sekadar persoalan tarik-menarik dalam pembahasan anggaran. Desakan delapan fraksi untuk mengevaluasi dan mengganti Sekda membuat konflik tersebut memasuki fase baru yang berpotensi menentukan arah hubungan antara eksekutif dan legislatif Bandung Barat ke depan.
