Oleh: Septini Kumalaputri, S.E., M.B.A., Dosen Mata Kuliah Manajemen Aset Prodi D4 Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
Pernahkah Anda melewati gedung megah milik pemerintah daerah yang pintunya terkunci rapat, halamannya ditumbuhi semak belukar, dan kacanya pecah tak terawat? Atau mungkin melihat fasilitas umum yang dibangun dengan dana miliaran rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi hanya terpakai beberapa bulan sebelum akhirnya terbengkalai begitu saja?
Fenomena aset “tidur” atau mangkrak ini bukanlah cerita baru di Indonesia. Di balik pemandangan ironis tersebut, ada triliunan uang rakyat dalam bentuk Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) yang nilainya terus menyusut tanpa memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Pertanyaannya, mengapa hal ini terus berulang, dan bagaimana kita menyikapinya secara kritis melalui kacamata manajemen aset modern?
Pengelolaan aset publik di Indonesia selama ini sering kali berhenti pada tahap pembangunan atau pengadaan semata. Ketika sebuah fasilitas selesai dibangun dan dipotong pita peresmiannya, publik menyambut gembira. Namun, kegembiraan itu kerap berakhir singkat. Begitu proyek usai, perencanaan mengenai pemeliharaan, pemanfaatan, hingga optimalisasi pendapatan dari aset tersebut seolah menguap.
Di era transparansi dan akuntabilitas publik saat ini, tuntutan terhadap pengelolaan aset daerah tidak lagi sekadar “yang penting ada produk fisik”. Masyarakat menuntut kualitas pelayanan, efisiensi anggaran, serta kepastian bahwa setiap rupiah pajak yang disetorkan kembali dalam bentuk manfaat riil. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus bertransformasi dari sekadar kegiatan administratif pencatatan inventaris menjadi strategi manajemen aset bernilai tambah tinggi.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di daerah, permasalahan klasik pengelolaan aset tetap meliputi:
Pertama, Pencatatan dan Inventarisasi Sengketa. Banyak aset berupa tanah dan bangunan pemerintah yang belum bersertifikat, overlapping kepemilikan, atau dikuasai oleh pihak ketiga tanpa legalitas yang jelas.
Kedua, Pemanfaatan yang Tidak Optimal. Nilai Barang Milik Daerah di seluruh Indonesia mencatatkan angka ratusan triliun rupiah, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sewa atau kerja sama pemanfaatan masih sangat minim.
Ketiga, Beban Pemeliharaan Tanpa Output. Setiap tahun, anggaran pemeliharaan terus dialokasikan untuk menjaga barang inventaris, namun tanpa ada evaluasi kinerja apakah aset tersebut masih layak dipertahankan atau sebaiknya di-dismantle/dihapuskan.
Kondisi ini menunjukkan adanya mata rantai yang terputus antara proses perencanaan kebutuhan (need assessment) dan eksekusi tata kelola pemanfaatan aset di lapangan.
Dalam disiplin Manajemen Aset, konsep kunci yang menjadi pijakan utama untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan kekayaan publik adalah kerangka kerja Value for Money (VFM). Konsep ini tidak hanya menekankan pada seberapa banyak anggaran yang dihabiskan, melainkan pada tiga pilar utama:
Pertama, Ekonomi (Economy). Meminimalkan alokasi sumber daya (input) dengan tetap menjaga standar kualitas yang ditetapkan. Artinya, pengadaan barang/jasa harus diperoleh dengan harga yang paling rasional tanpa pemborosan. Kedua, Efisiensi (Efficiency). Memaksimalkan output yang dihasilkan dari sejumlah input tertentu, atau menggunakan input seminimal mungkin untuk mencapai output yang diinginkan (maximum output with minimum input). Ketiga, Efektivitas (Effectiveness). Memastikan bahwa output yang dihasilkan benar-benar mencapai tujuan, sasaran, dan dampak (outcome) yang direncanakan bagi kepentingan publik.
