Untuk mengakhiri era aset mangkrak dan mewujudkan tata kelola kekayaan publik yang akuntabel, ada beberapa langkah strategis yang harus diakselerasi: Pertama, Penerapan Life-Cycle Asset Management (LCAM). Pengelolaan aset harus dipandang sebagai siklus hidup yang utuh. Sejak perencanaan awal, instansi harus sudah menghitung Total Cost of Ownership (TCO), yaitu biaya pengadaan ditambah estimasi biaya pemeliharaan, operasional, hingga biaya penghapusan di akhir masa manfaat. Kedua, Optimalisasi E-Purchasing dan E-Katalog. Memperkuat etika dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memaksimalkan platform digital. Transaksi yang terbuka meminimalkan potensi mark-up dan memastikan spesifikasi barang/jasa sesuai kebutuhan nyata.
Ketiga, Inovasi Pemanfaatan Aset Daerah. Pemerintah daerah tidak boleh alergi bermitra dengan pihak swasta maupun komunitas lokal. Skema pemanfaatan seperti Sewa, BGS/BSG, dan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) harus didorong dengan regulasi yang jelas, transparan, dan saling menguntungkan (win-win solution). Keempat, Digitalisasi Inventarisasi dan Sistem Informasi Aset. Seluruh Barang Milik Negara/Daerah harus terdata secara real-time dalam sistem informasi terpadu yang dilengkapi pemetaan GIS (Geographic Information System) dan barcode/QR code inventaris. Hal ini mencegah aset “hilang” atau dikuasai oknum secara ilegal. Dan kelima, Ketegasan Regulasi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Sanksi tegas harus diterapkan bagi pengelola barang yang lalai, merusak, atau menghilangkan aset daerah. Sebaliknya, prosedur pembebasan tuntutan atau penghapusan barang yang sudah rusak berat harus dipermudah agar laporan keuangan daerah tetap bersih dan mencerminkan nilai wajar
PENUTUP
Aset negara dan daerah sejatinya adalah modal pembangunan yang dibeli dari keringat rakyat. Setiap jengkal tanah, setiap meter persegi bangunan, dan setiap unit kendaraan dinas mengandung tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Sudah saatnya kita menghentikan budaya “semangat membangun, malas merawat dan memanfaatkan”. Melalui penerapan prinsip Value for Money yang konsisten, perencanaan yang presisi, pengadaan yang bersih, serta pemanfaatan yang kreatif, kekayaan publik tidak lagi menjadi beban sejarah yang mangkrak, melainkan mesin penggerak kesejahteraan bangsa. (*)
