BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran (TA) 2025 sudah seharusnya menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program yang masuk APBD benar-benar berdasarkan kebutuhan faktual masyarakat dan memiliki perencanaan teknis yang matang.
Melihat situasi yang terjadi, nilai SILPA tercatat mencapai Rp205.676.626.549, melonjak dibandingkan SILPA TA 2024 yang berada di angka Rp78.230.964.440.
Dengan demikian, terdapat peningkatan SILPA sekitar Rp127.445.662.109 dalam satu tahun.
Besarnya anggaran yang tersisa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Sebab, tingginya SILPA dapat menjadi indikasi bahwa sejumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan belum terlaksana atau tidak mampu menyerap anggaran secara optimal.
Kondisi ini patut menjadi bahan evaluasi serius, terlebih apabila terdapat program yang sejak awal telah masuk dalam perencanaan dan penganggaran, namun pada pelaksanaannya tidak berjalan sesuai target.
Persoalan tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya angka SILPA, tetapi juga menyangkut kualitas perencanaan pemerintah. Program yang disusun tanpa perhitungan kebutuhan secara matang berpotensi menjadi sekadar target administratif tanpa diikuti kemampuan eksekusi di lapangan.
Selain persoalan perencanaan, rendahnya serapan anggaran dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keterlambatan proses pengadaan dan lelang, persoalan administrasi, hingga lambannya perangkat daerah dalam merealisasikan kegiatan.
Jika persoalan tersebut berulang setiap tahun, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan masing-masing perangkat daerah dalam menyusun sekaligus menjalankan program yang telah dianggarkan.
Belanja Operasi Justru Naik
Di tengah tingginya SILPA, realisasi Belanja Operasi Pemkab Bandung Barat TA 2025 justru mengalami peningkatan.
Belanja Operasi yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah, serta bantuan sosial tercatat sebesar Rp2.475.804.994.111 pada TA 2025. Angka tersebut meningkat dari realisasi TA 2024 sebesar Rp2.406.129.792.315.
Dengan demikian, terjadi kenaikan sekitar Rp69.675.201.795 atau sekitar 2,90 persen.
Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi meningkatnya realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Bantuan Sosial.
Untuk Belanja Pegawai, realisasi TA 2024 sebesar Rp1.243.654.808.162 meningkat menjadi Rp1.293.542.540.191 pada TA 2025. Artinya, terdapat kenaikan sekitar Rp49.887.732.029.
Rinciannya antara lain terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp598.364.502.169, Tambahan Penghasilan ASN Rp558.358.311.917, Gaji dan Tunjangan DPRD Rp50.867.179.470, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp1.317.727.817, Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp1.821.152.568, serta Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp82.813.666.250.
Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.032.553.814.067, meningkat menjadi Rp1.106.680.765.952 pada TA 2025.
Dengan demikian, kenaikannya mencapai sekitar Rp74.126.951.884. Belanja Bantuan Sosial juga tercatat meningkat sekitar Rp2,7 miliar.
Selain itu, Pemkab Bandung Barat pada TA 2025 menganggarkan Rp57.400.954.255 untuk Belanja Perjalanan Dinas.
Jaga Konsistensi, Program Harus Dieksekusi
Besarnya SILPA seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab Bandung Barat untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pengelolaan APBD, mulai dari penyusunan program, penetapan anggaran, proses pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Anggaran juga semestinya tidak hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi mampu diwujudkan dalam program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Percepatan proses lelang dan pengadaan sejak awal tahun juga menjadi penting agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk menjelang akhir tahun. Evaluasi terhadap perangkat daerah dengan tingkat serapan rendah pun perlu dilakukan secara konsisten.
