Jika suatu perangkat daerah berulang kali gagal merealisasikan anggaran sesuai target, maka harus ada evaluasi terhadap perencanaan, kapasitas pelaksana, hingga mekanisme pengawasannya.
Pemkab dan DPRD Harus Satu Visi
Di sisi lain, pengelolaan APBD tidak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif. DPRD Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara optimal.
Pemkab dan DPRD KBB semestinya membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan APBD benar-benar diarahkan bagi kepentingan masyarakat.
Penyatuan visi dan misi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail harus sigap dan tegas untuk segera mengambil langkah menyelesaikan persoalan yang terjadi.
Jangan sampai kepentingan politik maupun tarik-menarik kepentingan antar lembaga justru membuat program pembangunan tersendat.
Sebab, ketika pemerintah dan DPRD gagal membangun sinergi, masyarakatlah yang pada akhirnya berpotensi menjadi pihak paling dirugikan.
Anggaran publik bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Setiap rupiah yang direncanakan seharusnya berujung pada program nyata dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Bandung Barat.
