SEMARANG, KANALINDONESIA.COM: Sebanyak 163.839 data penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Tengah terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online (judol). Dinas Sosial Jawa Tengah masih melakukan verifikasi karena data tersebut belum otomatis membuktikan bahwa penerima bansos bersangkutan bermain judi online.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jawa Tengah, Elliya Chariroh, mengatakan angka tersebut merupakan data sementara yang masih dalam proses rekapitulasi bersama Dinas Sosial kabupaten dan kota.
“Data sementara yang masuk sejumlah 163.839. Dan ini masih terus bergerak karena belum semuanya masuk ke provinsi,” kata Elliya, Kamis (3/9/2026).
Data tersebut berasal dari hasil pemadanan data penerima bansos tahap kedua periode April-Juni 2026. Dalam pemadanan secara nasional, pemerintah menemukan 1.494.652 data yang terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online.
Namun, Elliya menegaskan masyarakat tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa seluruh data tersebut merupakan pelaku judi online.
Menurut dia, pemadanan data juga dapat mencakup anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK) yang terdeteksi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online.
“Kalau dia terindikasi judol itu belum tentu dia pelaku judol. Jadi bisa jadi KTP, NIK-nya itu dipakai orang lain yang tidak bertanggung jawab untuk dipakai main judol,” ujar Elliya.
Dinsos Verifikasi Data Penerima Bansos
Dinas Sosial Jawa Tengah kini berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten dan kota serta pendamping sosial untuk memeriksa data tersebut secara faktual.
Proses verifikasi diperlukan untuk memastikan apakah indikasi transaksi memang dilakukan oleh penerima bansos atau muncul akibat penggunaan identitas oleh pihak lain.
Kasus penyalahgunaan identitas juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Dua warga lanjut usia, Darmi (66) dan suaminya, Dayat (77), sempat kehilangan bantuan setelah identitas mereka terindikasi berkaitan dengan judi online.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian memulihkan kembali hak bansos pasangan tersebut setelah menemukan indikasi penyalahgunaan identitas. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bantuan keduanya kembali diberikan.
“Sudah kita kembalikan semuanya, dari provinsi dan kabupaten sudah membantu. Sudah kita bantu full untuk dikembalikan,” kata Luthfi saat menemui pasangan tersebut di Kabupaten Pekalongan, Kamis (3/9/2026).
Data Bisa Bertambah
Dinsos Jateng belum menutup kemungkinan jumlah data penerima bansos yang terindikasi berkaitan dengan judi online berubah. Pemerintah daerah masih menunggu seluruh data dari kabupaten dan kota untuk kemudian melakukan pencocokan serta verifikasi.
Karena itu, angka 163.839 sebaiknya dipahami sebagai data sementara hasil pemadanan, bukan daftar final penerima bansos yang terbukti melakukan judi online.
Pemerintah juga membuka ruang klarifikasi bagi masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas judi online tetapi menerima pemberitahuan penghentian bantuan.
Di Kabupaten Semarang, misalnya, Dinas Sosial mencatat 6.197 penerima bansos dinonaktifkan hingga akhir Agustus 2026 karena identitas mereka terindikasi terkait judi online. Dinas setempat juga menerima sanggahan dari warga yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas tersebut.
Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya masyarakat menjaga KTP, NIK, rekening, kartu keluarga, kartu bantuan, dan data pribadi lainnya agar tidak disalahgunakan pihak lain.
Bagi penerima bansos yang merasa terkena dampak akibat kesalahan atau penyalahgunaan data, langkah verifikasi menjadi penting sebelum pemerintah menetapkan status bantuan secara permanen.
Dengan proses tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjaga dua kepentingan sekaligus: memutus penyaluran bansos kepada pihak yang memang tidak lagi memenuhi syarat dan melindungi warga yang menjadi korban penyalahgunaan identitas.
