SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Jaksa KPK menyebut terdakwa **Gatut Sunu Wibowo** menggunakan tekanan jabatan dan surat pengunduran diri bertanggal kosong untuk mengikat para pejabat agar memenuhi permintaan uang maupun pemberian lainnya.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, jaksa menyebut Gatut diduga menerima uang, barang, dan pemberian lainnya dengan total sekitar Rp3,24 miliar. KPK juga mendakwa Gatut menerima gratifikasi sekitar **Rp2,907 miliar** selama menjabat sebagai Bupati Tulungagung.
Jaksa mengungkap modus tersebut dilakukan dengan meminta pejabat yang baru dilantik menandatangani surat pernyataan atau surat pengunduran diri dengan tanggal kosong. Surat itu kemudian menjadi alat tekanan agar para pejabat tunduk terhadap permintaan terdakwa.
“Dengan tujuan untuk menekan dan mengikat para Kepala OPD dan pejabat lainnya agar tunduk dan menuruti segala permintaan, baik berupa uang maupun barang serta dalam bentuk lainnya untuk kepentingan pribadi terdakwa Gatut Sunu Wibowo,” kata jaksa KPK dalam surat dakwaan.
Jaksa menyebut para pejabat takut terdakwa menggunakan surat tersebut untuk memberhentikan mereka dari jabatan maupun status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Desi Lusiana Wardhani, Dwi Hari Subagyo, Erwin Novianto, Fajar Widiyanto, Hartono, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, Suyanto, Tri Hadi Setyowati dan Yulius Rahma Isworo terpaksa menuruti permintaan terdakwa Gatut Sunu Wibowo karena telah menandatangani surat pernyataan dan khawatir akan diberhentikan dari jabatan dan statusnya sebagai ASN,” ujar jaksa.
Setoran Pejabat Capai Rp3,24 Miliar
KPK mengungkap sejumlah nama pejabat yang disebut jaksa memberikan uang kepada terdakwa. Salah satu setoran terbesar berasal dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Tulungagung, Yulius Rahma Isworo, yang disebut menyerahkan uang hingga Rp1.425.311.915.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Erwin Novianto disebut menyerahkan Rp700 juta. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Tri Hadi Setyowati, disebut memberikan Rp500 juta.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Suyanto disebut menyerahkan total Rp380 juta. Jaksa menyebut sebagian uang itu berasal dari setoran Rp72,5 juta setiap bulan selama empat bulan, mulai Oktober 2025 hingga Januari 2026, dengan total Rp290 juta.
Selain itu, Kepala BPKAD Dwi Hari Subagyo disebut memberikan Rp80 juta. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Fajar Widiyanto memberikan Rp100 juta, Kepala Satpol PP Hartono Rp10 juta, sedangkan Kepala Dinas Sosial Reni Prasetiawati Ika Septiwulan memberikan Rp40 juta.
Jaksa juga menyebut adanya permintaan terhadap Erwin Novianto sebesar Rp912 juta. Dari jumlah tersebut, Erwin disebut telah menyerahkan Rp700 juta secara bertahap melalui Dwi Yoga dan orang-orang kepercayaan Gatut.
Uang Diduga untuk Kepentingan Pribadi
Jaksa menduga uang yang diterima Gatut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pribadi. Bahkan, jaksa mengungkap adanya rekapan pengeluaran yang ditunjukkan kepada salah satu pejabat yang menyerahkan uang.
Dalam rekapan tersebut, jaksa menyebut terdapat pengeluaran untuk pembelian barang bermerek seperti LV dan TUMI senilai sekitar Rp170 juta pada Januari 2026. Pengeluaran lainnya mencapai Rp135,73 juta pada Februari dan Rp416,05 juta pada Maret 2026.
Jaksa juga menyebut sejumlah pengeluaran untuk kepentingan keluarga, antara lain tunjangan hari raya (THR) keluarga sebesar Rp150 juta, parcel Lebaran Rp150 juta, biaya pengobatan Rp53 juta, serta berbagai pengeluaran lainnya.
