BENGKULU, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam dugaan aliran uang dan proses pengusulan proyek di Kota Bengkulu saat memeriksa Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Bambang Hermanto (BH), sebagai saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lain di Provinsi Bengkulu.
Penyidik memeriksa Bambang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (4/9/2026). Pemeriksaan berlangsung sekitar 11 jam. Bambang tiba di Gedung KPK sekitar pukul 08.03 WIB dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tidak hanya mendalami proses pengusulan dan pengesahan proyek, tetapi juga menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan Bambang.
“Penyidik mendalami adanya dugaan aliran yang berkaitan dengan saudara BH tersebut,” kata Budi Prasetyo, Jumat (4/9/2026).
KPK juga mendalami posisi Bambang sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu. Penyidik menelusuri bagaimana proses perencanaan, pengusulan, hingga pengesahan anggaran dan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
“Penyidik mendalami terkait dengan perencanaan dan pengesahan anggaran ataupun proyek-proyek yang ada di lingkungan Kota Bengkulu, bagaimana proses-proses itu termasuk juga pengusulan-pengusulan proyek di Kota Bengkulu tersebut,” ujar Budi.
Dua Legislator DPRD Kota Bengkulu Diperiksa
Pemeriksaan Bambang menjadi pemeriksaan kedua terhadap anggota DPRD Kota Bengkulu dalam pengembangan perkara tersebut.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni. KPK kemudian menyita sejumlah aset yang berkaitan dengan Vinna, termasuk satu unit mobil di Jakarta Selatan pada 10 Agustus 2026 dan satu unit rumah di Jakarta Selatan pada 31 Agustus 2026.
KPK menyebut pemeriksaan terhadap Bambang dan Vinna merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya menyeret sejumlah pihak dalam dugaan suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong.
“Dengan pemeriksaan saudara BH dari klaster DPRD ini sudah ada dua orang yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan perkara ini,” kata Budi.
KPK Sita Uang Lebih dari Rp4 Miliar
Dalam pengembangan perkara, KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di wilayah Bengkulu.
Penyidik menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan serta pengelolaan limbah. Penyidik juga menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, Noprisman.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, KPK mengamankan dokumen, bukti elektronik, dan uang tunai dalam bentuk rupiah dengan nilai lebih dari Rp4 miliar.
KPK menyatakan pengembangan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Namun, hingga perkembangan terakhir yang diberitakan, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut.
Berawal dari OTT KPK
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 Maret 2026. Dalam perkara awal tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, salah satunya Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
KPK kemudian mengembangkan penyidikan perkara tersebut. Dalam perkara awal, KPK menduga Fikri menerima suap terkait proyek di lingkungan Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong.
Menurut penjelasan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, total anggaran proyek pada Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong mencapai sekitar Rp91,13 miliar.
