JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Indonesia terus mengajak berbagai pihak untuk mewujudkan hasil nyata semangat resiliensi berkelanjutan di tengah ancaman bencana yang meningkat. Pembelajaran gempa bumi Yogyakarta 20 tahun lalu merefleksikan pentingnya kolaborasi banyak pihak.
Wakil Menteri (Wamen) Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan, resiliensi sejati muncul ketika berbagai institusi dapat bekerja sama secara terpadu. Langkah ini mengubah tindakan yang terfragmentasi menjadi dampak yang selaras. Ini ditunjukkan pascabencana gempa Yogyakarta 2010 ketika proses pemulihan dilakukan bersama-sama. Warga, komunitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan mitra internasional berkolaborasi untuk membangun kembali lebih baik.
“Apa yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” ujar Wamen Febrian pada pembukaan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) dan ADEXCO 2026, di Jakarta, Rabu (9/9).
Di sisi lain, Febrian juga menyampaikan bahwa perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan semakin saling terkait. Namun, institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, dan sistem akuntabilitas sering kali berkembang secara terpisah. Jadi, tantangan saat ini bukan sekadar membuat lebih banyak kebijakan, kerangka kerja, atau institusi.
“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama. Dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” ujarnya,
Lebih lanjut Febrian menambahkan, kita harus berhenti memperlakukan resiliensi sebagai sekadar agenda di seputar pembangunan. Resiliensi harus menjadi kualitas dari pembangunan itu sendiri.
“Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” kata Wamen Febrian.
Pada akhirnya, semua ini harus berjalan di tingkat lokal, karena ketangguhan diwujudkan secara lokal. Resiliensi nasional sejatinya adalah hasil dari jutaan keputusan yang dibuat di lapangan. Langkah konkret dapat dilakukan ketika komunitas dan daerah merencanakan membangun sekolah atau jalan, melindungi sungai atau memperhitungan risiko iklim di masa depan.
Sementara itu, GFSR sebagai forum saling bertukar pembelajaran dan gagasan untuk membawa semua pihak, lokal hingga global untuk selangkah lebih maju. Forum global pertama membantu meletakkan fondasi bagi resiliensi berkelanjutan. Forum kedua mendalami dialog regional, dan forum ketiga ini dirancang untuk melakukan pergeseran yang terencana: dari pembangunan konsep menuju pelaksanaan, dan dari dialog menuju dampak yang nyata.
Selama dua hari ke depan, 9-10 September 2026, BNPB dan berbagai mitra akan mengeksplorasi tantangan pada tiga prioritas yang saling berkaitan.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati menyampaikan, tiga prioritas ini akan mendiskusikan mengenai integrasi arsitektur. Prioritas ini menegaskan untuk memperkuat pendekatan pelibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat sehingga institusi-institusi dapat bekerja sama, bukan sekadar berjalan sendiri-sendiri.
“Kedua, menyelaraskan modal. Prioritas pada upaya pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan dapat dikoneksikan dengan lebih baik untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan,” ujar Raditya.
Dan ketiga, mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Prioritas pada komitmen global dan strategi nasional dapat diterjemahkan ke dalam aksi yang dipimpin secara lokal, dipercaya oleh masyarakat, dan mampu menghasilkan pencapaian yang terukur.
“Ini bukanlah tantangan abstrak. Ini adalah tantangan yang menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Deputi BNPB Raditya Jati.

