URABAYA, KANALINDONESIA.COM : Sidang perkara penipuan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap dua mantan marketing PT Oso Sekuritas Indonesia (OSI), Agustin Widyawati dan Ranto Barlin Sidauruk, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mendadak jadi sorotan publik setelah tim penasihat hukum mengungkap sederet kejanggalan hukum yang dinilai tidak adil.
Bertempat di Ruang Sidang Kartika PN Surabaya pada Kamis (10/9/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo dari Kejari Surabaya membacakan amar tuntutan di hadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Pujiono, di mana kedua terdakwa dijatuhi hukuman penjara dengan durasi berbeda.
Dalam tuntutan yang dibacakan secara singkat, Jaksa menuntut dengan tuntutan berbeda, terhadap terdakwa Agustin menuntut selama 2 tahun penjara, sementara terhadap terdakwa Ranto sendiri menutut 3 tahun 2 bulan.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustin Widyawati dengan pidana penjara selama 2 tahun dan terdakwa Ranto selama 3 tahun 2 bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa,” kata jaksa saat diruang sidang kartika Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Atas tuntutan tersebut tim pengacara kedua terdakwa akan mengajukan pembelaan, sebagaimana digelar pada sidang selanjutnya.
Sebelum sidang mulai digelar, Pengacara terdakwa Basuki Rakhmad saat berada dilingkungan PN, sempat mengungkapkan beberapa hal dugaan keanehan menurut pihaknya, Ia mengatakan bahwa dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terdapat 6 nama, namun 4 nama-nama lainnya itu tidak turut terseret hingga ke persidangan justru hanya 2 orang saja (Pegawai bawahan level marketing).
Kendati pengacara yang berkantor di Jakarta itu menjelaskan, soal perkara PKPU PT Oso Sekuritas Indonesia (OSI), dilayangkan oleh Salim Himawan Saputra sendiri, sekaligus yang mempidanakan dua marketing PT OSI yakni Agustin dan Ranto.
“Putusan PKPU (PT Oso) sudah jelas kewajiban untuk membayar, seharusnya beban hukumnya lepas, harusnya di Oso dan PT Mahkota Ranto dilaporkan pidana saya juga tidak begitu jelas saya nangani waktu proses persidangan,” ujar advokat Basuki menegaskan, jika saat kasus di polrestabes surabaya ditangani pengacara sebelumnya.
Basuki juga mengingatkan bahwa dalam kasus Agustin dan Ranto secara hukumnya produk yang ditawari merupakan produk Legal (Resmi) dan terdaftar di OJK.
“Secara hukum kecuali yang ditawari produk Ilegal, kan yang ditawari produk Legal ada terdaftar di OJK dan lembaga-lembaga negara, itu sebetulnya latar belakang penyidik menjadikan persoalan pidana seharusnya yang tanggung jawab itu Oso dan Mahkota,” bebernya.
Penasehat hukum dari terdakwa 2 juga mempertanyakan soal SPDP terdapat enam orang (Terlapor), namun hanya dua orang saja yang kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan dari Polrestabes.
“Sebetulnya SPDPnya itu 6 termasuk dari pihak OSO dan Mahkota atau macam-macam lah, cuma anehnya yang dilimpahkan ke Kejaksaan 2, Ranto sama Agustin,” tandasnya.
Basuki kembali berharap jika ada keadilan, Sebab ia merasa ada keanehan mengapa yang empat orang tidak dilimpahkan, bahkan sebagai saksi utama pun tidak juga dihadirkan.
“Ya kalau mau adil sebetulnya harus dilimpahkan semua, terus kedua sama proses persidangan mereka-mereka semua tidak pernah hadir dipersidangan oleh jaksa baik sebagai saksi, saya sudah ajukan permohonan sama majelis hakim agar semuanya dihadirkan, tidak direspon sama hakim,” akuinya dengan rasa kecewa karena permohonannya telah ditembuskan ke mahkamah agung, ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan negeri surabaya, dan jaksa agung, kepala kejaksaan tinggi, maupun kepala kejaksaan negeri surabaya.
