JAKARTA, KANALINDONESIA.COM; Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) masih mendalami dugaan pelanggaran kode etik pegawai KPK berinisial DIS yang telah menjadi tersangka dalam perkara dugaan pemerasan yang berkaitan dengan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.
Dewas KPK menyatakan pemeriksaan etik terhadap DIS berlangsung sejak 18 Agustus 2026. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan internal untuk memastikan setiap insan KPK mematuhi kode etik dan pedoman perilaku.
Perkara tersebut menarik perhatian karena penyidikan pidana juga menyeret seorang pegawai KPK. Berdasarkan keterangan KPK, DIS diduga memberikan informasi mengenai proses penanganan perkara di KPK kepada ayahnya, Lilik Budi Suprianto (LBS). Informasi tersebut diduga kemudian digunakan untuk meyakinkan pihak tertentu bahwa perkara yang sedang ditangani KPK dapat diurus atau dipengaruhi melalui akses yang dimiliki.
Dalam perkara pidananya, KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka, yakni Anom Widiyantoro, Mohamad Haris, Lilik Budi Suprianto, dan Setya Budi Dias Oktavianto (DIS).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menegaskan bahwa lembaga antirasuah akan tetap mengevaluasi mekanisme internal setelah kasus tersebut mencuat.
“Tentunya Dewan Pengawas juga ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi terkait dengan proses bisnis-proses bisnis, khususnya di bidang administrasi ya, supaya hal-hal demikian tidak kembali terjadi,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
KPK Perketat Pengamanan Informasi
Kasus tersebut juga mendorong KPK mengevaluasi sistem pengamanan informasi dan akses terhadap dokumen perkara. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan lembaganya perlu melakukan pembenahan agar kebocoran informasi tidak kembali terjadi.
“Sudah kami bahas supaya tidak terulang kembali, tidak terjadi kembali, dan pasti ada pertanggungjawaban,” kata Setyo Budiyanto, Ketua KPK.
KPK juga menyiapkan pembatasan akses terhadap dokumen sensitif serta pencatatan jejak digital untuk mengetahui siapa saja yang mengakses dokumen tertentu.
Dewas KPK menyebut pemeriksaan terhadap DIS melibatkan sejumlah pihak yang dinilai mengetahui perkara tersebut, termasuk personel di lingkungan Sekretariat Pimpinan KPK, pihak yang terkait perkara pidana, dan pegawai KPK yang diduga mengetahui peristiwa tersebut.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi pengawasan internal KPK sekaligus menegaskan pentingnya pengamanan informasi dalam penanganan perkara korupsi. Dewas KPK pada semester I 2026 mencatat telah menerima 65 pengaduan masyarakat nonetik dan menangani 14 pengaduan etik, dengan sebagian perkara masuk tahap klarifikasi maupun persidangan etik.
