Yuni juga mengapresiasi dukungan AHY terhadap program sekolah rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidup.
“AHY juga menyatakan dukungan terhadap program sekolah rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren. Ini harus kita kawal agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depannya melalui pendidikan,” imbuhnya.
Agenda ketiga adalah menjaga demokrasi. Menurut Yuni, pesan AHY tersebut menunjukkan bahwa dukungan Partai Demokrat terhadap pemerintahan Prabowo tetap berjalan seiring dengan komitmen menjaga demokrasi.
Demokrasi, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, tetapi juga pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dapat dipercaya, kebebasan pers dan masyarakat sipil, serta mekanisme checks and balances yang sehat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” jelasnya.
Yuni juga menyoroti pesan AHY mengenai pentingnya menjaga netralitas aparatur negara dalam setiap proses politik.
“TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral,” kata Yuni mengutip pesan AHY.
Menurutnya, fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Seluruh peserta pemilu juga harus mendapatkan perlakuan yang adil.
Lebih lanjut, Yuni menilai pesan AHY memiliki relevansi kuat bagi kader Demokrat di daerah. Kader tidak cukup hanya hadir ketika membutuhkan dukungan suara masyarakat dalam momentum politik.
Sebaliknya, kader harus hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan, pelayanan, maupun perjuangan atas persoalan yang mereka hadapi.
“Semangatnya jelas, Demokrat harus bersama rakyat. Bukan sekadar berada di tengah rakyat, tetapi bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Yuni mengatakan, kader Demokrat di parlemen memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan pesan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Di tingkat daerah, kader juga harus ikut mengawal agar program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak terhadap masyarakat Jawa Timur.
“Sebagai kader Demokrat di DPRD Jawa Timur, tentu kami akan terus mendukung program-program pemerintah yang baik untuk rakyat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. Tujuannya agar kebijakan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan Partai Demokrat. Dukungan tersebut harus diarahkan pada keberhasilan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar keberhasilan satu partai, tetapi keberhasilan Indonesia dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. Nang
