JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Para tersangka berasal dari unsur pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak perusahaan, serta pihak swasta.
OTT KPK Berawal dari Pengurusan HGB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT yang dilakukan pada Senin (14/9/2026) berkaitan dengan dugaan transaksi dalam proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Selain perkara tersebut, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan.
“Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, Hak Guna Bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya,” kata Budi.
Dalam perkara tersebut, HGB yang menjadi objek penyidikan berkaitan dengan lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK kemudian mengembangkan informasi yang diperoleh dalam rangkaian OTT untuk mengungkap dugaan transaksi dan aliran uang kepada sejumlah pihak.
KPK mengamankan sejumlah orang dalam OTT tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan delapan tersangka.
Delapan Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang cukup.
“Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Delapan tersangka tersebut ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
KPK juga menetapkan Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka dari unsur pihak swasta.
KPK selanjutnya menahan kedelapan tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
Uang Rp106,3 Miliar Disita
Selain mengamankan para pihak, penyidik KPK menyita uang tunai yang nilainya mencapai sekitar Rp106,3 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas uang rupiah dan sejumlah mata uang asing.
Taufik menjelaskan, sebagian besar uang ditemukan di rumah Arif Sugiyanto. Penyidik menemukan Rp31,86 miliar, US$2.611.500, SGD1.974.500, SAR910, dan RM981 di lokasi tersebut.
Penyidik juga menyita Rp896 juta dari Rizal Pahlevi, Rp8 juta dari Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Rp49,5 juta dari Sontang Coin Manurung.
Uang tersebut disimpan dalam sejumlah koper dan kardus sebelum diamankan penyidik. KPK kemudian menampilkan barang bukti itu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
KPK Geledah Kantor ATR/BPN
Penyidikan perkara tidak berhenti setelah penetapan tersangka. Pada Kamis (17/9/2026), KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN di Jakarta Selatan.
Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan SHGB di Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya dalam layanan administrasi pertanahan.
“Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR/BPN, salah satunya ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN,” ujar Budi.
