Renny masih melihat adanya data yang menunjukkan adanya perbedaan cukup lebar antarwilayah. Untuk Urea, misalnya, realisasi mencapai 89,95 persen di Kota Madiun, sementara Kota Surabaya tercatat 45,96 persen. Pada NPK, Banyuwangi mencapai 94,64 persen, sedangkan Bangkalan tercatat 61,99 persen.
“Daerah dengan serapan rendah belum tentu mengalami kelangkaan karena bisa dipengaruhi kalender tanam. Sebaliknya, serapan tinggi juga perlu dilihat apakah stok masih mencukupi untuk musim tanam berikutnya,” jelasnya.
Karena itu, menurut Renny, ukuran keberhasilan program pupuk bersubsidi tidak cukup hanya menggunakan persentase realisasi.
Ia mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memperkuat fungsi sebagai simpul koordinasi data dan distribusi lintas kabupaten/kota.
Pemprov, lanjut dia, perlu memiliki dashboard yang memuat alokasi, stok, realisasi penebusan, sisa kuota, jumlah penerima, daerah dengan serapan rendah serta potensi kekurangan pupuk.
“Ketika ada daerah kekurangan, provinsi harus cepat mengetahui. Ketika ada alokasi tidak terserap, provinsi harus mengetahui penyebabnya. Dan ketika petani mengadu, harus ada jalur penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, kata Renny, dapat mengarahkan pengawasan pupuk bersubsidi pada lima ukuran, yakni tepat data, tepat alokasi, tepat waktu, tepat harga dan tepat penerima.
Pertama, meminta Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan dashboard penyaluran per kabupaten/kota secara berkala.
Kedua, mendorong koordinasi cepat antara provinsi, kabupaten/kota, Pupuk Indonesia, distributor, kios dan kelompok tani ketika terjadi kekurangan stok atau ketidaksesuaian kebutuhan.
Ketiga, mengevaluasi mekanisme penebusan berdasarkan musim tanam agar pengendalian alokasi tidak justru menyulitkan petani dengan pola tanam berbeda.
Keempat, memastikan petani penggarap memiliki mekanisme akses yang jelas sehingga validasi tidak semata-mata berhenti pada persoalan kepemilikan lahan.
Kelima, memperkuat transparansi agar petani dapat mengetahui alokasi, pupuk yang telah ditebus dan sisa kuotanya secara mudah.
Renny juga mendorong penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan, khususnya dalam memperbarui data petani, luas garapan, kebutuhan pupuk dan pengaduan.
“Peran provinsi bukan mengambil alih kewenangan kabupaten/kota, melainkan memastikan seluruh mata rantai bekerja dalam satu sistem,” katanya.
Menurut Renny, evaluasi pupuk bersubsidi juga seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa ton pupuk yang sudah keluar dari gudang atau tersalurkan.
“Yang lebih penting adalah memastikan 2,115 juta ton alokasi Jawa Timur benar-benar berubah menjadi manfaat bagi petani,” pungkasnya.
Berikut Data seralan pupuk di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Realisasi NPK Tertinggi
Banyuwangi — 94,64%
Pamekasan — 90,30%
Kota Surabaya — 89,27%
Kota Probolinggo — 88,01%
Kediri — 88,16%
Malang — 86,73%
Kota Madiun — 85,85%
Pasuruan — 84,75%
Probolinggo — 84,01%
Bondowoso — 83,21%
Sementara yang terendah:
Bangkalan — 61,99%
Mojokerto — 59,28%
Sampang — 68,25%
Magetan — 68,58%
Sumenep — 66,30% Nang
