PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Transparansi pengelolaan anggaran infrastruktur dan aset daerah menjadi sorotan Forum Perkumpulan Mahasiswa Pantura (Formatur). Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan, Selasa (22/9/2026).
Dalam aksi tersebut, Formatur mendesak Dinas PUPR membuka informasi secara transparan terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), kualitas pekerjaan pemeliharaan jalan, hingga pengelolaan aset alat berat milik daerah.
Massa juga mempertanyakan pekerjaan tambal sulam sejumlah ruas jalan yang dinilai kembali mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah diperbaiki.
Koordinator Lapangan (Korlap) Formatur, Mahendra, mengatakan kritik tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset pemerintah daerah.
Sorotan Formatur turut dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp2,5 miliar yang sebelumnya membuat Kejaksaan Negeri Pamekasan melakukan penggeledahan di lingkungan Dinas PUPR. Proses hukum perkara tersebut masih berjalan.
“Ini adalah tamparan keras terhadap kinerja pemerintah dan menjadi preseden buruk di Dinas PUPR itu sendiri,” kata Mahendra.
Menurut Mahendra, pemerintah perlu membuka informasi secara terang mengenai program pekerjaan jalan yang menggunakan anggaran DAK, mulai dari besaran anggaran, lokasi pekerjaan, pelaksana, hingga hasil pekerjaan.
Formatur juga mempertanyakan keberadaan dan pemanfaatan alat berat seperti ekskavator dan dump truck yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Bagi massa aksi, keterbukaan data diperlukan untuk memastikan aset tersebut tercatat, terpelihara, dan digunakan sesuai peruntukannya.
“Kami menuntut perombakan total struktur organisasi di PUPR dan membuka secara transparan seluruh informasi penggunaan DAK serta data inventaris alat berat,” tegas Mahendra.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Dinas PUPR Pamekasan, Moh. Fauzi, memberikan klarifikasi mengenai penggunaan DAK bidang Bina Marga.
Fauzi menyebut pada 2024 Dinas PUPR memperoleh alokasi DAK sebesar Rp6 miliar. Anggaran tersebut, kata dia, difokuskan pada satu ruas jalan, yakni Sanalaok–Aisyah, yang dikerjakan oleh CV Putra Bintang.
Sementara pada 2025, Dinas PUPR Pamekasan disebut tidak memperoleh alokasi DAK untuk bidang tersebut.
Fauzi juga membantah adanya temuan kelebihan pembayaran dalam pekerjaan tersebut.
“Sudah diaudit oleh BPK dan probity audit oleh Inspektorat, tidak ditemukan kelebihan pembayaran. Uji lab, volume dan kualitas semuanya sudah diuji,” ujar Fauzi.
Terkait kritik terhadap jalan yang kembali rusak setelah dilakukan penambalan, Kabid Bina Marga menjelaskan bahwa pekerjaan tambal sulam merupakan bagian dari pemeliharaan rutin.
Menurutnya, pekerjaan tersebut memang tidak memiliki umur konstruksi seperti pembangunan jalan baru. Penambalan juga dibuat sedikit lebih tinggi agar permukaan tidak cepat mengalami penurunan atau amblas.
Dengan demikian, pihak PUPR menyatakan kondisi tambal sulam perlu dibedakan dengan pekerjaan pembangunan atau rekonstruksi jalan secara keseluruhan.
Sementara mengenai aset alat berat, Fauzi menyebut Dinas PUPR memiliki sekitar enam unit.
Menurut dia, alat berat tersebut selama ini digunakan untuk membantu kegiatan masyarakat secara gotong royong dan tidak dikenakan biaya sewa. Biaya operasional penggunaannya disebut ditanggung oleh masyarakat.
“Operatornya kita gunakan yang bersertifikasi karena menyangkut risiko dan keselamatan,” jelasnya.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari klarifikasi PUPR atas tuntutan Formatur yang meminta keterbukaan data mengenai jumlah, kondisi, penggunaan, serta mekanisme pengelolaan alat berat milik daerah.
Mengenai perkara dugaan korupsi dana DBH senilai Rp2,5 miliar, Fauzi menegaskan proses hukum sepenuhnya berada pada Kejaksaan Negeri Pamekasan.
