Ia memastikan pihak Dinas PUPR bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara tersebut.
“Semua dokumen sudah diambil, PPK dan tim teknis sudah memenuhi panggilan sebagai pemberi keterangan,” pungkasnya.
Aksi Formatur tersebut menempatkan transparansi anggaran dan akuntabilitas aset daerah sebagai isu utama yang mereka minta dijelaskan kepada publik. Di sisi lain, PUPR memberikan klarifikasi mengenai besaran DAK, mekanisme pekerjaan jalan, penggunaan alat berat, serta sikap lembaga dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Hingga tahap ini, sejumlah tudingan yang disampaikan massa merupakan aspirasi dan dugaan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi, sedangkan pihak PUPR telah memberikan bantahan dan penjelasan atas poin-poin yang dipersoalkan.
