“Dan saya juga baru tahu saat itu. Mohon maaf, ya saya hanya melihat sertifikat SNI nya, ternyata dalam dan lainnya detail tidak pernah tahu lainnya,” tambahnya.
Pernyataan Santoso ini pun langsung ditanggapi oleh saksi Fauzi dengan membenarkan pernyataan terdakwa.
“Benar,” ujarnya sembari menganggukan kepala.
Direktur PT. Surya Sentra Gemilang Sentosa (SSGS), Jap Jong Tjoan Jadi Tersangka
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya itu, Ketua Majelis hakim S Pujiono sempat mengungkapkan adanya surat dari Bareskrim Mabes Polri.
Surat tersebut berisi tentang permohonan pada majelis hakim agar mengijinkan pada penyidik Mabes Polri agar dapat melihat barang bukti yang disita oleh Kejaksaan. Hal itu, berkaitan dengan status tersangka pada Direktur PT. Surya Sentra Gemilang Sentosa (SSGS), Jap Jong Tjoan, yang telah memasuki tahap dua.
“Ini ada surat dari Bareskrim, yang intinya meminta ijin untuk melihat barang bukti untuk tersangka Jap Jong Tjoan, mau tahap dua. Pada intinya majelis mengijinkan dan mohon bantuannya pada kejaksaan ya bu jaksa,” ujar Hakim Puji.
Persoalan Mens Rea
Edward Raimond, Kuasa Hukum terdakwa kembali menegaskan bahwa persoalan unsur kesengajaan atau mens rea tetap menjadi salah satu bagian penting yang akan diuji dalam persidangan.
Pihaknya sejak awal berpandangan bahwa Santoso tidak memiliki niat jahat atau maksud untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
“Posisi kami tetap bahwa klien kami tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran. Apakah unsur kesengajaan itu ada atau tidak, semuanya harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti,” tegas Edward.
Menurut dia, kliennya sebelumnya memahami bahwa produk yang diperdagangkan telah memiliki sertifikasi karena diperoleh dari perusahaan yang memiliki sertifikasi.
Sementara persoalan mengenai penggunaan merek dan kaitannya dengan kewajiban Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), kata Edward, perlu diuji lebih lanjut dalam proses persidangan.
“Bagaimana pemahaman klien kami, bagaimana produk tersebut diperoleh, dan bagaimana proses perdagangan berlangsung, semuanya harus dibuka secara objektif di persidangan,” ujarnya.
Diketahui, perkara ini bermula dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Unit 2 Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri di gudang PT BPI, Jalan Margomulyo No. 46 Blok A-8, Surabaya, pada 17 September 2025.
“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan ratusan gulung wire rope berbagai ukuran dengan merek UNISTRAND dan RRT,” kata JPU di hadapan majelis hakim.
JPU menyebut PT BPI memperoleh wire rope tersebut dari PT Surya Indah Jaya Dieselinido Perkasa dan PT Surya Sentra Gemilang Sentosa. Kedua perusahaan tersebut diketahui memiliki SPPT SNI untuk produk dengan merek DONGWA.
Namun, menurut jaksa, produk tersebut kemudian diperdagangkan PT BPI menggunakan merek UNISTRAND dan RRT tanpa memiliki SPPT SNI atas merek yang diperdagangkan.
Santoso kemudian didakwa secara alternatif dengan sejumlah ketentuan, yakni Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 65 juncto Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta Pasal 109 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan pidana terbaru. (SNT)
