Menurut Deni, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pasar rakyat bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan.
“Pasar membutuhkan ekosistem. Ada pedagang, pembeli, akses, parkir, fasilitas, zonasi, modal, promosi dan sekarang juga digitalisasi. Semuanya harus dipikirkan secara bersama,” jelasnya.
Karena itu, Deni mendorong Pemprov Jatim menyusun basis data pasar tradisional secara komprehensif. Data tersebut setidaknya mencakup jumlah pasar, kios dan los, tingkat keterisian, jumlah pedagang aktif, tren kunjungan masyarakat, omzet pedagang serta kondisi sarana dan prasarana.
Dengan data tersebut, intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
“Tidak semua pasar membutuhkan perlakuan yang sama. Ada pasar yang memang membutuhkan revitalisasi fisik. Tetapi ada juga yang lebih membutuhkan insentif sewa, akses permodalan, promosi, pembenahan tata kelola atau transformasi digital,” paparnya.
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menegaskan, ukuran keberhasilan revitalisasi pasar ke depan harus diubah. Menurutnya, pemerintah tidak cukup mencatat berapa banyak pasar yang telah dibangun atau direnovasi. Pemerintah harus memiliki indikator setelah proyek selesai.
“Berapa kios yang kembali terisi? Berapa pedagang yang bertahan? Apakah jumlah pengunjung meningkat? Bagaimana perkembangan omzet pedagang? Itu yang harus menjadi ukuran,” pungkas Politisi dari Daerah Pemilihan Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan dan Trenggalek ini. Nang
