JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Salah satu pihak yang diamankan adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penindakan tersebut saat memberikan keterangan di Bantul, Yogyakarta. Selain pejabat BNPB, tim KPK turut mengamankan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sejumlah pihak dari unsur swasta.
“Telah terjadi peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang,” kata Budi Prasetyo, Selasa (13/10/2026).
Ia menjelaskan, pihak-pihak yang diamankan berasal dari beberapa unsur, termasuk Sekretaris Utama BNPB, PPK, dan pihak swasta.
Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas. Berdasarkan penghitungan awal, nilai uang tunai yang diamankan mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
“Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” ujar Budi.
KPK menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Namun, lembaga antirasuah itu belum membeberkan secara lengkap konstruksi perkara maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.
“Adapun kegiatan penyelidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB,” imbuhnya.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka setelah OTT.
Menanggapi operasi tersebut, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Lembaga tersebut juga menegaskan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Juru Bicara BNPB Berton Padjaitan menyampaikan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya prosedur hukum yang dijalankan lembaga antirasuah tersebut.
“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Berton kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).
Berton menambahkan, BNPB siap bersikap kooperatif dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BNPB juga menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.
“BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum,” ujarnya.
KPK masih mendalami dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut. Rincian perkara, pihak yang bertanggung jawab, serta status hukum orang-orang yang diamankan menunggu pengumuman resmi KPK.
