JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
KPK menjadwalkan pemeriksaan tersebut pada pekan ini setelah Nusron tidak memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (7/10/2026). Saat itu, Nusron menyampaikan alasan ketidakhadirannya karena memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan ulang kepada Nusron. KPK berharap menteri tersebut memenuhi panggilan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.
“Untuk NW selaku Menteri ATR/BPN, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya di pekan ini dan surat sudah disampaikan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Pemeriksaan Nusron diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh. KPK juga menelusuri dugaan aliran uang dan jalur perintah yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penyidik turut mendalami dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk penerimaan yang diduga berkaitan dengan rotasi, promosi, mutasi jabatan, serta layanan pertanahan.
KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 dalam perkara dugaan suap pengurusan dan pembukaan blokir lahan terkait HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.
Dalam pengembangan perkara itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat pertanahan, pihak perusahaan, dan pihak swasta.
Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan. KPK masih mendalami peran masing-masing pihak serta keterkaitan dugaan penerimaan uang dalam perkara tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menyoroti ketidakhadiran Nusron dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan. KPK mengingatkan pentingnya komitmen pejabat publik untuk menghormati proses hukum.
Penyidik berharap Nusron dapat menyesuaikan agenda kementerian dengan jadwal pemeriksaan yang baru. Keterangan saksi dinilai penting untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan ulang Nusron dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. KPK belum mengumumkan tanggal pasti pemeriksaan tersebut.
Penyidikan kasus dugaan suap HGB Summarecon masih berlanjut. KPK terus mengumpulkan keterangan saksi dan menelusuri aliran dana guna mengungkap perkara secara menyeluruh.
