BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Bandung Barat (KBB) memasuki tahap persiapan lanjutan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan lahan seluas sekitar 8 hektare di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy, untuk mendukung program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepastian perkembangan tersebut mengemuka setelah Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada kesiapan pembangunan sekolah, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pemutakhiran data calon penerima manfaat agar program tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Bandung Barat telah dinyatakan lengkap dan direncanakan memasuki tahap pelelangan pada akhir 2026.
Mensos juga meminta Pemkab Bandung Barat mempercepat pematangan lahan agar pembangunan fisik dapat segera dimulai setelah proses lelang selesai.
“Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu prioritas pembangunan Sekolah Rakyat. Kami meminta Pemkab Bandung Barat untuk segera melakukan proses pematangan lahan (cut and fill) di calon lokasi agar saat proses lelang tuntas, pembangunan fisik dapat langsung dimulai,” ujar Saifullah Yusuf, sebagaimana disampaikan dalam keterangan audiensi.
LAHAN 8 HEKTAR DAN INSFRATRUKTUR PENDUKUNG
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung realisasi pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyiapan lahan dan infrastruktur dasar.
Menurut Jeje, lokasi yang direncanakan berada di Desa Nanggeleng memiliki luas sekitar 8 hektare. Lahan tersebut berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dari Badan Bank Tanah dan dinilai strategis karena memiliki akses menuju koridor jalan provinsi dan nasional.
Pemkab KBB menyiapkan sejumlah pekerjaan pendukung, mulai dari pembersihan lahan, pematangan kontur tanah, hingga pengerasan dan pelebaran jalan akses. Penyiapan dokumen perizinan lingkungan dan tata ruang juga menjadi bagian dari tahapan yang perlu diselesaikan.
“Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah terobosan penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Kami berkomitmen penuh menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari pengadaan lahan seluas 8 hektare di Desa Nanggeleng hingga penyiapan akses jalan dan pematangan lahan,” kata Jeje.
Ia berharap keberadaan sekolah tersebut dapat memberikan akses pendidikan yang layak, aman, dan terpadu bagi anak-anak dari keluarga yang berada dalam kelompok kesejahteraan terbawah.
PEMUTAKHIRAN DATA JADI PERHATIAN
Selain kesiapan fisik pembangunan, audiensi juga membahas persoalan pendataan calon penerima manfaat. Pemkab Bandung Barat diminta memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak terlewat dalam proses penentuan sasaran program.
Jeje mengatakan pihaknya akan menginstruksikan pemerintah desa untuk menyiapkan operator khusus guna membantu pemutakhiran data warga yang belum tercatat dalam sistem perlindungan sosial.
“Jangan sampai ada anak-anak kita yang terlewat dari hak pendidikannya,” tegasnya.
Sasaran program ini diarahkan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemutakhiran data menjadi penting agar bantuan pendidikan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran.
SEKOLAH RINTISAN DITARGETKAN TERPUSAT
