Ia meminta Ombudsman menelaah aduannya dan menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Naziri juga berharap lembaga tersebut dapat memberikan kepastian atas persoalan yang dipermasalahkannya.
Meski demikian, dugaan maladministrasi tersebut merupakan penilaian dari pihak pelapor. Belum ada kesimpulan yang dapat dipastikan dari Ombudsman mengenai dugaan tersebut berdasarkan keterangan yang tersedia.
Naziri menyebut sejumlah dugaan persoalan yang ingin ditindaklanjuti, antara lain pelayanan yang tidak diberikan sebagaimana mestinya, penundaan berlarut, serta kompetensi petugas dalam menjalankan tugas pelayanan. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.
Ia juga menyatakan mempertimbangkan langkah lain apabila persoalan permohonan informasi itu tidak memperoleh penyelesaian. Opsi yang disebutkannya meliputi membawa persoalan tersebut ke Komisi Informasi Pusat serta membuat laporan pidana apabila menemukan bukti yang mendukung dugaan tindak pidana.
“Sehingga kami akan menantikan action nyatanya dari Ombudsman RI. Apabila Kantor ATR/BPN masih tetap seperti ini, tidak mengindahkan tentang pelayanan publik, tentu kami juga akan menyikapi lebih lanjut. Bisa saja kami adukan atau kami gugat ke Komisi Informasi Pusat. Juga bisa juga ketika kami temukan potensi pidana, tidak menutup kemungkinan kami juga lakukan laporan atas perbuatan pidana tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, ATR/BPN Ponorogo memberikan penjelasan mengenai persyaratan permohonan informasi tersebut. Koordinator Pelayanan ATR/BPN Ponorogo, Rizky Yogatama, mengatakan sertifikat tanah yang menjadi objek permohonan tercatat masih dijaminkan kepada bank.
Menurut Rizky, status hak tanggungan berkaitan dengan pihak yang berwenang meminta informasi mengenai objek tanah. Ia menyebut permohonan yang diajukan melalui kuasa hukum perlu memperhatikan hubungan hukum pemohon dengan objek yang dimaksud serta kewenangan pihak yang memberikan kuasa.
“Ketika ini dijaminkan, berarti yang berhak di situ adalah pemegang hak tanggungan, pemegang jaminan,” jelas Rizky.
Ia mengatakan permintaan informasi atas tanah yang masih dibebani hak tanggungan harus memperhatikan persyaratan yang berlaku, termasuk persetujuan pemegang hak tanggungan.
“Jadi, kalau misalnya masih dijaminkan, ya kalau mau minta informasi, ya harus persetujuan dari pemegang hak tanggungan, seperti itu,” katanya.
Penjelasan serupa disampaikan Kepala Subbagian Tata Usaha ATR/BPN Ponorogo, Rici Wahyu Nugroho. Ia menekankan pentingnya memastikan hubungan hukum pemohon dengan objek tanah, terutama jika sertifikat masih tercatat sebagai jaminan bank.
“Kemarin itu sudah jelas ya, ada hubungan hukum atau tidak, pertama ini kan sudah dijaminkan, secara teknisnya seperti itu. Ya harus dengan persetujuan pemegang hak tanggungan,” pungkasnya.
Penjelasan pihak BPN tersebut menjadi bagian penting untuk memahami alasan yang disampaikan kantor pertanahan terkait permohonan informasi. Sementara itu, Naziri mempersoalkan belum diterimanya jawaban tertulis dan meminta Ombudsman menilai penanganan permohonannya.
Persoalan yang perlu diperjelas dalam penanganan aduan ini mencakup persyaratan akses informasi atas tanah yang masih dibebani hak tanggungan, status permohonan yang diajukan Naziri, serta tindak lanjut yang telah dilakukan kantor pertanahan terhadap surat tersebut.
Pengawasan pelayanan publik dan penanganan dugaan maladministrasi merupakan bagian dari kewenangan Ombudsman RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
