Dalam perkara ini, kajian Ombudsman menjadi penting untuk menilai aduan berdasarkan fakta dan ketentuan yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan klaim salah satu pihak. Penjelasan ATR/BPN mengenai status jaminan tanah juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari informasi yang berkaitan dengan dasar permohonan dan persyaratan pemberian informasi.
Radian Syam menegaskan bahwa rekomendasi kepada kementerian terkait baru dapat disampaikan apabila hasil kajian menemukan persoalan yang memenuhi kriteria dan berada dalam kewenangan Ombudsman.
Karena itu, tindak lanjut atas aduan tersebut akan menjadi tahap penting untuk memperjelas duduk persoalan antara pemohon informasi dan ATR/BPN Ponorogo. Hingga ada hasil kajian resmi, dugaan maladministrasi yang disampaikan Naziri tetap harus diperlakukan sebagai aduan yang belum terbukti.
