JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan untuk menata ulang kewenangan peradilan militer, terutama dalam menangani tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI.
Putusan perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 tersebut dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Permohonan diajukan Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diubah dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.
Apabila pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan hingga batas waktu tersebut, UU Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, kewenangan peradilan militer untuk menangani suatu perkara harus didasarkan pada karakter tindak pidana, bukan semata-mata status pelakunya sebagai prajurit TNI.
“Justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit,” ujar Arsul dalam pertimbangan putusan.
Dengan prinsip tersebut, tindak pidana yang memiliki karakter khusus kemiliteran, seperti desersi dan insubordinasi, tetap menjadi ranah peradilan militer. Sementara itu, tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI, seperti pembunuhan, penganiayaan, pembakaran, narkotika, dan korupsi, harus ditangani peradilan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
MK menilai semakin jauh suatu tindak pidana dari karakter khusus kemiliteran, semakin lemah alasan untuk mempertahankan kewenangan penanganannya di peradilan militer.
Penataan yurisdiksi tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas dan independensi peradilan, sekaligus menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan, UU Nomor 31 Tahun 1997 lahir sebelum era Reformasi dan perubahan UUD 1945. Karena itu, pengaturannya perlu diselaraskan dengan prinsip negara hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, serta kepastian hukum yang adil.
Mahkamah menilai perubahan undang-undang tidak cukup hanya dengan mempersempit makna frasa “tindak pidana” dalam Pasal 9 angka 1. Pembentuk undang-undang perlu menata keseluruhan ketentuan agar kewenangan peradilan militer dan peradilan umum memiliki batas yang jelas.
Enny menjelaskan, pembaruan tersebut harus mencakup definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batas yurisdiksi kedua lingkungan peradilan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pengadilan yang berwenang menangani suatu perkara.
Penataan juga perlu memperhatikan penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh, pengaturan pengadilan militer pertempuran, serta penyesuaian hukum acara yang diperlukan.
Menurut MK, perubahan tersebut harus mengacu pada amanat Pasal 65 dan Pasal 74 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta prinsip konstitusional yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan persamaan di hadapan hukum.
Permohonan uji materi ini diajukan Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu. Keduanya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 9 angka 1, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 UU Peradilan Militer.
Lenny merupakan ibu dari MHS, siswa SMP berusia 15 tahun yang meninggal setelah dianiaya Sertu Riza Pahlivi. Dalam perkara tersebut, prajurit TNI itu dituntut 12 bulan penjara dan dijatuhi vonis 10 bulan oleh Pengadilan Militer Medan.
