Sementara itu, Eva merupakan anak wartawan Rico Sempurna Pasaribu, yang meninggal bersama anggota keluarganya dalam peristiwa pembakaran rumah di Kabupaten Karo. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan pemberitaan mengenai praktik perjudian yang melibatkan oknum TNI.
Dalam perkara pembakaran itu, tiga warga sipil dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Eva menggugat ketentuan peradilan militer karena menilai penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI perlu menjamin keadilan dan akuntabilitas yang setara.
Dengan putusan yang dibacakan pada 15 Oktober 2026, DPR dan pemerintah memiliki waktu hingga 15 Oktober 2028 untuk melakukan perubahan UU Peradilan Militer.
MK menegaskan, apabila revisi tidak dilakukan dalam tenggat tersebut, undang-undang itu dengan sendirinya menjadi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Pembentuk undang-undang kini memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjutinya melalui perubahan regulasi yang memberikan kejelasan kewenangan peradilan militer dan peradilan umum.
Penataan tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum, independensi peradilan, dan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. **(SNT)**
