JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui dua klaster perkara. Penyidikan tersebut mencakup dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dengan nilai sekitar Rp148 miliar serta dugaan suap kepada pejabat yang berkaitan dengan pengadaan.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni BMS dan RIC selaku tenaga ahli Kepala BNPB, GPS selaku pejabat pengadaan BNPB, serta SNG dan GER dari pihak swasta.
Kedua klaster tersebut memiliki fokus berbeda. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan afiliasi penyedia pengadaan dan aliran dana ke perusahaan yang terhubung dengan tersangka. Sementara klaster kedua menyangkut dugaan permintaan dan penerimaan uang dari pihak swasta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, “penanganan perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai di lingkungan BNPB mencakup dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta dugaan suap kepada pejabat terkait pengadaan,”ucapnya.
Dalam pengusutan tersebut, KPK menelusuri hubungan antara penyedia barang dan jasa, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan, serta dugaan aliran dana ke perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka.
Klaster Pertama: Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Rp148 Miliar
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan pada pengadaan barang dan jasa BNPB selama periode 2024–2026.
Menurut konstruksi perkara KPK, BNPB bekerja sama dengan sejumlah penyedia melalui mekanisme penunjukan langsung. Sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan BMS, tenaga ahli Kepala BNPB, dengan total nilai pengadaan sekitar Rp148 miliar.
KPK menduga dana dari proses pengadaan itu mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Salah satu transaksi yang disorot adalah pembelian saham PT MDLA melalui PT AVE. Kepemilikan saham tersebut mencapai 150,4 juta lembar dengan nilai Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.
Dugaan ini menjadi bagian penting dalam penelusuran hubungan antara pejabat, penyedia, perusahaan terafiliasi, dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran penanganan kedaruratan.
Meski demikian, nilai pengadaan Rp148 miliar tidak otomatis menunjukkan besarnya kerugian negara. Penetapan kerugian negara membutuhkan dasar perhitungan dan pembuktian tersendiri.
Klaster Kedua: Dugaan Suap kepada Pejabat BNPB
Klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemberian dan penerimaan uang dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP pada 2026.
RIC diduga meminta fee kepada penyedia, salah satunya PT TLS. Dalam periode Januari hingga September 2026, RIC melalui perantara diduga menerima uang Rp2,38 miliar dari GER, pihak swasta.
GER juga diduga memberikan uang Rp140 juta kepada GPS, pejabat yang menjabat kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Selain penerimaan tersebut, GPS diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram. Sebagian penerimaan itu diduga berasal dari penyedia pengadaan di BNPB.
Adapun SNG juga ditetapkan sebagai tersangka dari unsur swasta. Namun, rincian transaksi dan peran spesifiknya perlu merujuk pada penjelasan resmi KPK agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan.
KPK Sita Barang Bukti Rp5,47 Miliar
