BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Badan Advokasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan (BAP-TKP) mempertimbangkan membawa dugaan ketidaksesuaian prosedur pengadaan ambulans senilai Rp5,59 miliar di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah tersebut menyusul kajian BAP-TKP terhadap pengadaan 16 unit ambulans baru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Lembaga itu mempertanyakan proses perencanaan pengadaan yang berdasarkan informasi dan data yang dihimpunnya diduga tidak tercantum dalam sejumlah dokumen perencanaan daerah.
Sikap tersebut tertuang dalam surat bernomor 003/BADAN/BAP-TKP/S-KOM/X2026 tertanggal 16 Oktober 2026. Dalam surat itu, BAP-TKP meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan KBB sebelum menentukan tindak lanjut atas informasi yang diterima dari masyarakat.
KLARIFIKASI SEBELUM LAPORAN
BAP-TKP juga meminta kesempatan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat untuk memperoleh penjelasan mengenai proses pengadaan tersebut.
Selain Dinas Kesehatan dan Sekda, surat itu ditembuskan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta pejabat terkait di Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
Dalam kajiannya, BAP-TKP menyoroti anggaran pengadaan 16 unit ambulans sebesar Rp5.598.126.432. Lembaga tersebut menduga pengadaan itu tidak tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, serta rancangan APBD Perubahan Tahun 2025.
BAP-TKP juga mempertanyakan kelengkapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang menjadi bagian penting dalam perencanaan kebutuhan aset pemerintah daerah.
Persoalan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar dapat diketahui apakah seluruh tahapan pengusulan, penelaahan, dan penganggaran telah berjalan sesuai ketentuan.
BERKAS DAN BUKTI MENJADI PENENTU
Sebelum membawa persoalan ini ke KPK, dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting yang perlu diperiksa. Di antaranya RKBMD, RKA, DPA Perubahan, dokumen evaluasi APBD Perubahan, serta berkas pengadaan yang berkaitan dengan pembelian ambulans.
BAP-TKP juga mengungkap informasi mengenai dugaan arahan Sekda bersama Kepala BKAD dalam proses pengadaan tersebut. Informasi ini masih membutuhkan klarifikasi dari pejabat yang bersangkutan dan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti.
Apabila laporan nantinya disampaikan, substansi pengaduan perlu didukung dokumen dan bukti yang dapat diverifikasi agar instansi berwenang dapat menilai apakah terdapat pelanggaran administrasi atau indikasi tindak pidana.
Hingga surat tersebut diterbitkan, langkah yang dinyatakan BAP-TKP adalah meminta klarifikasi dan mempertimbangkan pelaporan kepada KPK. Belum ada kepastian dalam dokumen tersebut bahwa laporan resmi telah disampaikan kepada lembaga antirasuah.
Menunggu Jawaban Pemerintah Daerah
KanalIndonesia.com belum memperoleh keterangan resmi dari Dinas Kesehatan, Sekda, maupun BKAD Kabupaten Bandung Barat mengenai substansi dugaan yang disampaikan BAP-TKP.
Klarifikasi dari para pejabat tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai dasar penganggaran dan prosedur pengadaan ambulans.
Bagi publik, persoalan ini bukan sekadar mengenai pembelian kendaraan operasional, melainkan juga menyangkut transparansi penggunaan anggaran daerah dan kepatuhan terhadap tata kelola barang milik daerah.
BAP-TKP kini meminta ruang klarifikasi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Apabila persoalan tersebut berlanjut ke KPK, bukti dan dokumen pendukung akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah dugaan yang disampaikan layak ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga penegak hukum.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan yang dapat membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
