Sejumlah pertanyaan perlu dijawab oleh DPUTR KBB.
Siapa yang mengusulkan lokasi pekerjaan? Bagaimana proses penetapan prioritasnya? Apakah ruas tersebut telah masuk dalam daftar jalan kabupaten? Apakah terdapat keputusan perubahan status jalan? Siapa yang menetapkan kegiatan dan melaksanakan pengadaan? Serta, bagaimana dasar pembiayaan dan pertanggungjawaban anggarannya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan untuk membedakan antara pembangunan yang memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan melalui kewenangan atau mekanisme lain.
Jika dokumen menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara status jalan dan kewenangan pelaksana, persoalan itu patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi.
Sebaliknya, apabila terdapat dasar hukum yang sah, dokumen tersebut harus dibuka agar pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
STATUS JALAN BUKAN PERSOALAN SEPELE
Pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
Secara umum, kewenangan penanganan jalan dibedakan berdasarkan statusnya, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
Pemerintah kabupaten melalui perangkat daerah terkait menangani jalan yang menjadi kewenangannya. Sementara itu, jalan desa berada dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh sebab itu, apabila suatu ruas masih berstatus jalan desa, pelaksanaan pekerjaan langsung oleh DPUTR harus diperiksa dasar kewenangan dan mekanisme hukumnya. Tidak cukup hanya dengan alasan bahwa pembangunan tersebut dibutuhkan masyarakat atau merupakan usulan kepala desa.
Pemeriksaan juga harus memastikan apakah ruas jalan yang dimaksud telah ditetapkan sebagai jalan kabupaten melalui keputusan bupati atau telah mengalami perubahan status berdasarkan prosedur yang sah.
Perlu ditegaskan, lokasi jalan yang berada di dalam kampung tidak otomatis berstatus jalan desa. Sebaliknya, nama kegiatan yang tercantum dalam APBD juga tidak otomatis membuktikan bahwa pemerintah kabupaten berwenang mengerjakannya.
Penetapan status jalan dan dokumen pelaksanaan menjadi kunci untuk menguji dugaan tersebut.
DUA MEKANISME YANG OERLU DIPERIKSA
Dalam penelusuran terhadap paket hotmix tersebut, setidaknya ada dua mekanisme yang perlu diperiksa sesuai kondisi dan dasar hukum masing-masing.
PERTAMA, PERUBAHAN STATUS JALAN
Apabila suatu ruas jalan desa hendak ditetapkan menjadi jalan kabupaten, perubahan tersebut harus mengikuti ketentuan penetapan status jalan dan dituangkan dalam keputusan pejabat yang berwenang.
Setelah status dan kewenangannya jelas, pembangunan dapat direncanakan melalui perangkat daerah terkait dengan tetap memenuhi ketentuan teknis, penganggaran, dan pengadaan.
KEDUA, BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
Apabila pemerintah kabupaten bermaksud membantu pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan desa, perlu diperiksa apakah bantuan keuangan kepada desa merupakan mekanisme yang tepat dan telah diatur dalam dokumen anggaran.
Dalam skema bantuan keuangan khusus, penyaluran, pengelolaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Mekanisme ini berbeda dengan proyek yang direncanakan dan dilaksanakan langsung oleh DPUTR. Karena itu, dokumen DPA, kode rekening, dokumen pengadaan, kontrak, serta surat perintah pencairan dana (SP2D) perlu dicocokkan dengan pelaksanaan di lapangan.
Kedua mekanisme tersebut tidak boleh dianggap sebagai prosedur yang otomatis berlaku untuk semua kondisi. Penentuan jalur yang sah harus didasarkan pada status ruas, dasar kewenangan, dan aturan yang berlaku bagi kegiatan bersangkutan.
